122 Kepala SMAN/SMKN Sulsel Kembali Dipaksa Tanda‑Tangan Surat Mundur! Kadisdik Sulsel Bantah Tidak. Ada Pemaksaan Maupun Intimidasi
Makassar – Lemkira.Com
Isu pemanggilan sebanyak 122 Kepala SMAN dan SMKN se‑Sulawesi Selatan yang dijadwalkan hadir di Ruang Guru Jusuf Kalla pada Senin 16 November 2026 untuk menandatangani surat pernyataan pengunduran diri bermaterai dinilai memicu keguncangan besar di lingkungan pendidikan provinsi. Berdasarkan data yang diterima redaksi, mayoritas kepala sekolah yang tercantum dalam daftar undangan tersebut secara tegas enggan menandatangani surat pernyataan mundur dari jabatan.
Penolakan ini sempat dinilai sebagai pembangkangan terhadap arahan SKPD yang berwenang melakukan evaluasi kinerja di lapangan. Namun pemerhati pendidikan Rizal Rahman justru menilai kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel di bawah kepemimpinan Andi Iqbal Najamuddin beserta jajarannya tidak profesional dalam penataan manajemen pendidikan dan menimbulkan banyak komplikasi.
“Jika alasannya temuan BPK terkait fee atau cashback yang sudah dikembalikan ke kas Dana BOSP, namun dalam waktu satu hari Dinas Pendidikan justru mengembalikan dana cashback tersebut ke BKAD atau Kasda — ini ada apa? Padahal Dana BOSP adalah dana APBN,” tegas Rizal Rahman.
Rizal Rahman juga menegaskan bahwa Dinas Pendidikan seharusnya tidak memaksa kepala sekolah mengundurkan diri. Langkah yang lebih tepat adalah menjalankan rotasi, mutasi, serta penunjukan kepala sekolah definitif sesuai peraturan perundang‑undangan, karena ada perbedaan psikologis dan sosial yang besar antara dipaksa mundur versus dimutasi secara dinamis.
Rizal Rahman Kembali mengingatkan penentu kebijakan dalam hal Gubernur Sulsel Andi Sudirman untuk lebih selektif menempatkan Kepala sekolah yang baru, sesuai data dari Redaksi sekitar dua ratus lebih yang baru Kepada sekolah dinilai masih kurang pengalaman, akan menggantikan kepala sekolah senior,apa jadinya pendidikan di Sulawesi Selatan dengan mekanisme yang cacat mekanisme.sejatinya dalam undangan kepala sekolah tercantum pemerdikdasmen No,7 tahun 2025 tidak ada pasal untuk disuruh mundur.!
Apabila alasan pemanggilan berakar dari dugaan gratifikasi, penerimaan hadiah maupun cashback dari penyedia barang dan jasa, Rizal Rahman meminta Dinas Pendidikan menyerahkan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum agar penanganannya berjalan adil dan transparan.
Selain itu, muncul dugaan sikap sewenang‑wenang dari operator Disdik Provinsi Sulsel bernama Zulfiana. Redaksi menerima informasi bahwa Zulfiana menghubungi sejumlah kepala sekolah untuk meminta penyerahan Salinan SK Terakhir kepala sekolah kepadanya. Hal ini dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap para kepala sekolah.
“Jangan bersikap seolah‑olah berkuasa dan mengintimidasi para kepala sekolah,” ujar Rizal Rahman.
Tanggapan Kadisdik Sulsel
Sementara itu, Kadisdik Sulsel Andi Iqbal Najamuddin, SE saat dimintai tanggapan oleh redaksi menjawab secara singkat:
“Tidak ada Tanda tangan, tidak ada pemaksaan dan tidak ada intimidasi.”
Redaksi masih menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Kadisdik Sulsel maupun Zulfiana terkait jadwal pemanggilan di Ruang Guru Jusuf Kalla, dasar hukum pemanggilan, aliran dana BOSP, serta dugaan permintaan salinan SK kepala sekolah.(Redaksi)