MCTI-TV-GROUP- BEKASI — Sebuah mobil angkutan milik PT Oleng mengalami kecelakaan di Jalan Raya Narogong, Kota Bekasi.Pada pukul 23//: Tanggal 14/2026, Mobil tersebut diduga mengalami kecelakaan setelah sopir kehilangan konsentrasi akibat mengantuk saat mengemudi.
Kendaraan melaju hingga akhirnya menabrak pinggiran trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Namun, sopir mengalami luka ringan pada bagian tubuh.
Petugas Satlantas Polsek Bantargebang kemudian mengamankan sopir beserta kendaraan yang terlibat untuk penanganan dan pemeriksaan lebih lanjut.
MCTI-TV GROUP BEKASI
(Adi Chintya)
MCTI-TV. GROUP _I-SUKABUMI – Polres Sukabumi melalui Unit Tipidum Subnit Jatanras Sat Reskrim melaksanakan pelepasan sebanyak 59.980 ekor Benih Bening Lobster (BBL) jenis pasir ke habitat alaminya di perairan Pantai Sangrawayang, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, Kamis (13/8/2026).
Kegiatan pelepasan yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB tersebut merupakan bagian dari proses penanganan barang bukti dalam perkara tindak pidana terkait Benih Bening Lobster. Pelepasan dilakukan dengan melibatkan unsur Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI).
Kasat Reskrim Polres Sukabumi Iptu Dudi Suharyana, S.H., M.H. mengatakan, seluruh BBL yang akan dilepas terlebih dahulu dipastikan dalam kondisi yang memungkinkan untuk dikembalikan ke habitatnya.
“Pelepasan ini merupakan bentuk komitmen kami untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Barang bukti yang telah memenuhi ketentuan untuk dilepasliarkan kami kembalikan ke habitat alaminya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Iptu Dudi.
Dalam pelaksanaannya, BBL yang telah dikemas dalam sejumlah box kemudian diangkut menggunakan perahu menuju perairan Pantai Sangrawayang. Setelah mencapai lokasi yang ditentukan, seluruh BBL tersebut dilepasliarkan ke tengah laut.
Iptu Dudi menambahkan, penanganan BBL tidak hanya berorientasi pada proses penegakan hukum, tetapi juga memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan keberlangsungan sumber daya perikanan.
“Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem. Kami ingin memastikan bahwa proses hukum yang dilakukan tetap memberikan manfaat bagi kelestarian sumber daya laut dan masyarakat nelayan,” katanya.
Dari keseluruhan barang bukti tersebut, dilakukan penyisihan sebanyak 20 ekor BBL jenis pasir untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
Kegiatan pelepasan turut dihadiri Dudi Yana dari Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi, H. Dede Ola selaku Ketua HNSI, serta Ipda Majelis Pakpahan, S.H., M.H., C.P.H.R. selaku Kanit Tipidum Polres Sukabumi bersama personel Sat Reskrim Polres Sukabumi.
Melalui kegiatan tersebut, Polres Sukabumi menegaskan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana terkait sumber daya perikanan akan terus dilakukan secara profesional, sekaligus mendukung upaya pelestarian ekosistem laut demi keberlanjutan sumber daya perikanan di wilayah Kabupaten Sukabumi.
(Red/Adi Chintya)
LUWU — Dalam upaya memperkuat sinergi antara Kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan silaturahmi kepada Bupati Luwu H. Patahudding di ruang kerja Kantor Bupati Luwu, Belopa, Jumat (14/8/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum silaturahmi perdana Kapolres Luwu setelah resmi mengemban amanah sebagai Kapolres Luwu. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat komunikasi serta koordinasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung pembangunan di Kabupaten Luwu.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Luwu H. Patahudding menyampaikan gambaran umum mengenai kondisi wilayah Kabupaten Luwu, termasuk karakteristik wilayah serta mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian.
Pembahasan juga mencakup kondisi cuaca yang saat ini dihadapi, khususnya musim kemarau dan fenomena El Nino yang berpotensi memberikan dampak terhadap sektor pertanian. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian bersama karena dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Selain persoalan pertanian dan lingkungan, kedua pihak turut membahas sejumlah persoalan yang membutuhkan sinergi lintas sektor, termasuk dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang terjadi di wilayah Kecamatan Bajo Barat.
Isu ketahanan pangan, khususnya komoditas beras, juga menjadi bagian dari pembahasan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian bersama guna menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan masyarakat di Kabupaten Luwu.
Bupati Luwu H. Patahudding menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat.
“Pemerintah daerah tentu membutuhkan sinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan kondisi masyarakat dan lingkungan. Kita berharap komunikasi dan koordinasi ini terus terjalin dengan baik,” ujar Bupati Luwu.
Sementara itu, Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo menyampaikan komitmennya untuk membangun sinergi yang kuat dengan Pemerintah Kabupaten Luwu sebagai bagian dari upaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif sekaligus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Silaturahmi ini menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Polres Luwu dengan Pemerintah Kabupaten Luwu. Kami siap bersinergi dalam menangani berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat, menjaga stabilitas kamtibmas, serta mendukung program pemerintah daerah,” ungkap Kapolres.
Kapolres menambahkan, Polres Luwu akan terus mengedepankan langkah-langkah preventif dan kolaboratif bersama pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai tantangan di wilayah Kabupaten Luwu.
“Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan. Setiap persoalan di masyarakat tentu membutuhkan kerja sama semua pihak agar dapat ditangani secara tepat dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Dalam kunjungan tersebut, Kapolres Luwu turut didampingi Kasat Intelkam AKP Sumarre Usman dan Kasat Binmas AKP Petrus Sandalle.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi langkah awal semakin eratnya hubungan kelembagaan antara Polres Luwu dan Pemerintah Kabupaten Luwu dalam menciptakan keamanan, menjaga stabilitas daerah, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
MCTI-TV GROUP+Bireuen Nanggreu aceh darusalam 14-8-2026 Disinyalir tata,kelola penyaluran bantuan pascabanjir di Kabupaten Bireuen, Aceh, memicu polemik setelah munculnya selisih data distribusi yang signifikan. Berdasarkan informasi yang bersumber dari pernyataan Bupati Bireuen, H. Mukhlis, dari total 32.000 warga terdampak banjir, baru sekitar 4.000 korban yang dilaporkan telah menerima bantuan. Kondisi ini menyisakan tanda tanya besar mengenai status penanganan 28.000 korban lainnya yang diduga belum tersentuh bantuan logistik.
Ketimpangan data tersebut langsung memicu reaksi keras dari publik dan pengamat. Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Profesor Sutan Nasomal, S.H., M.H., mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memerintahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beserta kementerian terkait guna melakukan audit menyeluruh terhadap skema distribusi bantuan di Kabupaten Bireuen.
Keterangan Warga Blang Awe Jadi Titik Uji LapanganDugaan tersendatnya bantuan ini diperkuat oleh kesaksian dari tingkat tapak. Sejumlah warga di Arabungong, Dusun Blang Awe, Kecamatan Peudada, mengaku belum menerima paket bantuan logistik apa pun dari pemerintah daerah sejak banjir melanda permukiman mereka.
“Ini yang kami alami sendiri. Di Arabungong, Dusun Blang Awe, bantuan belum kami terima,” ujar salah seorang perwakilan warga setempat saat memberikan keterangan kepada awak media.
Keterangan sepihak dari warga Peudada ini menjadi salah satu sampel krusial yang memerlukan verifikasi faktual segera oleh otoritas terkait. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa administrasi pendataan di atas kertas belum sepenuhnya selaras dengan realisasi pemenuhan kebutuhan di lapangan.
Urgensi Transparansi dan Audit DistribusiMenyikapi polemik ini, Prof. Sutan Nasomal SH MH menegaskan bahwa akuntabilitas penyaluran bantuan bencana bersifat mutlak demi menjaga integritas pemerintah sekaligus melindungi hak-hak dasar warga negara.
“Kami meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Wapres bersama menteri terkait untuk mengaudit dan mengurai hambatan penyaluran bantuan di Kabupaten Bireuen. Transparansi tata kelola bencana sangat krusial. Penyelesaian masalah ini tidak boleh mandek pada klaim ketersediaan anggaran, melainkan harus dipastikan bahwa bantuan fisik benar-benar sampai ke tangan yang berhak,” tegas Profesor Sutan Nasomal SH MH.
Secara matematis, deviasi sebesar 28.000 korban yang belum menerima bantuan memerlukan evaluasi multi-institusi yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Bireuen, Pemerintah Provinsi Aceh, hingga Pemerintah Pusat. Langkah verifikasi lapangan mendesak dilakukan untuk menjawab lima indikator utama:
(1) Validasi jumlah riil penerima manfaat.
(2) Identifikasi identitas korban yang telah terakomodasi.
(3) Jenis dan volume bantuan yang didistribusikan.
(4) Garis waktu (timeline) penyaluran.
(5) Pemetaan kendala teknis yang menyebabkan puluhan ribu korban lainnya tertahan.
Hak Korban dan Komitmen PengawalanBencana alam bukan sekadar persoalan statistik atau urusan administrasi birokrasi semata. Di balik angka selisih 28.000 jiwa tersebut, terdapat masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, aset produktif, serta akses logistik utama. Publik kini menuntut adanya skema distribusi yang berkeadilan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Audit teknis yang didesak oleh berbagai pihak ini tidak bertujuan untuk mencari kesalahan institusional, melainkan sebagai langkah mitigasi dan perbaikan sistemik agar bantuan kedaruratan dapat disalurkan secara presisi. Masyarakat terdampak membutuhkan kepastian konkret, bukan sekadar pembaruan data di atas kertas. Profesor Sutan Nasomal SH MH demi hak Korban dan Kemanusian akan terus mengawal perkembangan penyaluran bantuan banjir di Kabupaten Bireuen secara berkala. Redaksi juga membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan respons resmi berimbang mengenai dinamika data penyaluran ini. Nara Sumber Profesor Doktor KH Alhamdhu Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia(PAMID), Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor STIA STIH Pronass.
(Adi Chintya)
MCTI-TV GROUP -Sibuluan, Kliktodaynews.Com- Semenjak dikerjakannya proyek pekerjaan peningkatan struktur jalan provinsi pada ruas jalan Sibuluan-Aek Horsik Kabupaten Tapanuli Tengah oleh PT MV (PT.Machasa Valentino Perkasa) sesuai nomor kontrak nomor 620/523/UPTDBMCK-SBG/KPA/VI 2026 tertanggal 03 Juni 2026 sesuai nilai kontrak Rp.23.502.575.620 dengan masa pelaksanaan 180 hari kalender bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 sudah menuai masalah dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau speksifikasi teknis dan kontrak kerja.
Proyek dari satuan kerja Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara yang saat ini tengah dilaksanakan PT Machasa Valentino Perkasa.
Wakil Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Bangunan dan Pekerja Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, Imanuel Batee, ST menjelaskan,” kita selaku penggiat pengawas proyek pemerintahan di berbagai instansi di daerah ini sangat menyayangkan cara kerja yang dilakukan rekanan Dinas Bina Marga Sumut itu”, katanya kepada Wartawan pada Jumat (14/8/2026) di Sibuluan.
“Karena dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan semestinya pihak rekanan menyediakan papan informasi keselamatan Konstruksi, alat pelindung pekerja dan alat pelindung diri (APD) antara lain safety berupa Helm, Masker, sepatu boot, rompi keselamatan.Dan semua pekerja dilapangan wajib mendapat asuransi keselamatan
“Termasuk personel keselamatan Konstruksi untuk petugas pengatur lalulintas guna pengendalian resiko keselamatan konstruksi, dari semua yang saya jelaskan itu dianggarkan pemerintah sebesar Rp.114.895.000,” ungkap Imanuel.
Masih katanya,” untuk pekerjaan minor yang saat ini dikerjakan pemasangan parit, dilapangan terlihat pihak rekanan disaat melaksanakan pemasangan batu tidak terlebih dahulu melakukan pengeringan air di sepanjang pekerjaan, nah dari situ kita sudah pastikan kekuatan mutu pemasangan batu tidak sesuai speksifikasi kerja,” terangnya.
“Sedangkan untuk pekerjaan mayornya nanti akan kita ikuti pelaksanaannya, seperti lapis pondasi agregat Kelas A , lapisan agregat Kelas B yang anggarannya tidak sedikit sekitar Rp.6.671.393.172”, rincinya .
“Untuk pekerjaan perkerasan aspal lapis resap pengikat aspal cair, lapis perekat aspal cair, laston lapis aus (Ac-Wc), laston lapis antara (Ac-Bc) dan bahan anti pengelupasan dan dari sekian pekerjaan itu pemerintah telah menganggarkan dana sebesar Rp.11.894.858.205 dan semuanya itu akan tetap kita kontrol pengerjaannya,” bebernya.
Sebutnya menambahkan,” kita akan tetapi awasi kegiatan Pengaspalan jalan milik pemrovsu itu dan akan berkoordinasi dengan pihak terkait apakah dari seluruh pekerja yang dipekerjakan telah benar-benar memiliki asuransi dan apakah nantinya dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan speksifikasi dan RAB,” tandasnya.
Secara terpisah Kacabdis UPTD BMCK Kota Sibolga, Hariadi yang coba dikonfirmasi dikantornya tidak berhasil dijumpai
.(**).
KAPERWIL SUMUT : AUGUSTINE STEVEN SITORUS,SE
MCTI-TV.GROUP-Tangerang | Dalam kegiatan bhakti sosial (baksos) Jum’at Berkah rutin kali ini, kolaborasi FWJ Indonesia dengan beberapa media online, seperti Gakorpan, GaptaTV, Dan Radar Warta Nasional mengarah pada 2 titik. Hal itu dikatakan Kadiv Sosial FWJ Indonesia Iin Warsinah paska bantuan sosial jum’at berkah di Tangerang Kota (14/8/2026).
Penyaluran puluhan nasi kotak dan air mineral, kata dia disalurkan ke Yayasan Intifa Al-Rohwaniyah yang terletak di Jalan Raya Raden Fatah, Tangerang Kota.
“Kegiatan sosial berupa paket nasi kotak lengkap plus air mineral bukan hanya diberikan kepada yayasan Intifa Al-Rohwaniyah, akan tetapi juga diberikan kepada pengguna jalan di wilayah Tangerang kota terkhusus ojol dan kaum dhuafa. “Kata Iin.
Kegiatan sosial jum’at berkah ini terselenggara berkat koordinasi Kadiv Sosial FWJ Indonesia Iin Warsinah, Wabendum FWJ Indonesia Patar Haholongan serta kawan kawan media dan tentunya para donatur sehingga rutinitas sosial jum’at berkah berjalan dengan lancar.
Ditempat yang sama, Wabendum FWJ Indonesia Patar Haholongan juga menyampaikan apresiasi atas dukungan para pihak, sehingga terlaksananya kegiatan sosial ini.
“terlaksananya kegiatan ini tidak lepas dari dukungan kawan-kawan media yang telah turut berpartisifasi, baik dalam bentuk materi, donasi maupun lainnya, selain itu juga dari para donatur sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, semoga menjadi amanah bagi kami sebagai petugas pelaksana di lapangan untuk menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. “Beber Patar.[]
(ADI CHINTYA)
MCTI- GROUP -BEKASI — Peringatan Hari Pramuka ke-65 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun generasi muda yang berkarakter, tangguh dan memiliki masa depan yang cerah. Ketua Umum FORTAL (Forum Masyarakat Anti Obat Terlarang) Nusantara, Kang Edo, menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka sekaligus mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat gerakan pencegahan penyalahgunaan obat terlarang.
Mengusung tema “Pramuka Berjiwa Pancasila, Menjaga NKRI, Membangun Generasi”, Kang Edo menilai nilai-nilai kepramukaan memiliki relevansi kuat dengan upaya membentuk generasi muda yang disiplin, mandiri, bertanggung jawab, peduli terhadap sesama dan memiliki keteguhan moral dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.
“Selamat Hari Pramuka ke-65. Semoga semangat pengabdian, persaudaraan dan kepedulian yang menjadi nilai luhur Gerakan Pramuka terus menjadi energi positif untuk membangun generasi muda Indonesia,” ujar Kang Edo.
Menurutnya, membangun generasi tidak cukup hanya melalui pendidikan formal. Anak-anak muda juga membutuhkan lingkungan sosial yang sehat, ruang kreativitas yang produktif serta keteladanan dari orang-orang di sekitarnya.
Apresiasi Gerakan KDM Tingkatkan Kesadaran Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Kang Edo memberikan apresiasi terhadap gerakan dan perhatian yang terus digaungkan Kang Dedi Mulyadi (KDM) dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya obat terlarang dan berbagai perilaku yang dapat mengancam masa depan generasi muda.
Menurut Kang Edo, semakin kuat pesan edukasi yang disampaikan kepada masyarakat, semakin besar pula peluang terbentuknya kesadaran kolektif untuk melindungi anak-anak dan remaja dari lingkungan yang berisiko.
“Kami mengapresiasi gerakan yang dilakukan Kang Dedi Mulyadi dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya obat terlarang. Ketika pesan tentang bahaya narkoba dan obat terlarang terus disampaikan secara luas, masyarakat menjadi semakin sadar bahwa persoalan ini bukan hanya masalah hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap masa depan generasi,” ungkapnya.
Kang Edo menilai pendekatan yang membangun kesadaran publik sangat penting karena pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Orang tua, sekolah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan dan seluruh elemen sosial memiliki peran yang sama pentingnya dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak.
Pramuka sebagai Benteng Karakter Generasi
Menurut Kang Edo, Gerakan Pramuka dapat menjadi salah satu kekuatan sosial dalam membangun ketahanan generasi muda. Nilai disiplin, kemandirian, kepemimpinan, gotong royong dan kecintaan terhadap tanah air merupakan modal penting untuk membentuk anak muda yang mampu mengambil keputusan secara bertanggung jawab.
“Generasi muda harus dibekali karakter yang kuat. Mereka harus mampu membedakan mana yang baik dan mana yang dapat menghancurkan masa depan. Di sinilah pendidikan karakter seperti yang ditanamkan dalam Pramuka menjadi sangat penting,” katanya.
Ia menambahkan, upaya mencegah penyalahgunaan obat terlarang tidak boleh hanya mengandalkan penindakan. Edukasi, pencegahan, pendampingan dan penciptaan lingkungan yang sehat harus berjalan secara beriringan.
Pemuda Harus Menjadi Pelopor
Kang Edo mengajak generasi muda tidak hanya menjadi penerima pesan kampanye antinarkoba, tetapi turut menjadi pelopor dalam membangun lingkungan yang sehat dan produktif.
“Pemuda harus menjadi bagian dari solusi. Jangan hanya menunggu orang lain bergerak. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, sekolah, komunitas dan lingkungan masing-masing. Bangun pergaulan yang sehat dan saling mengingatkan,” tegasnya.
Menurutnya, semakin banyak anak muda yang terlibat dalam kegiatan positif seperti olahraga, pendidikan, kewirausahaan, kegiatan sosial, seni dan kepemudaan, semakin besar pula ruang yang tersedia untuk mengembangkan potensi tanpa terjebak pada perilaku yang merugikan.
Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan
Kang Edo juga mengajak seluruh anggota Pramuka dan generasi muda memaknai “Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan” sebagai panggilan untuk memberikan manfaat bagi lingkungan dan bangsa.
Baginya, pengabdian dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana namun konsisten: menjaga diri, menghormati orang lain, membantu sesama, menjaga lingkungan, mengembangkan potensi dan berani mengingatkan ketika melihat perilaku yang berisiko.
“Ketika seorang pemuda mampu menjaga dirinya, menjaga teman-temannya dan mengajak lingkungan untuk hidup sehat serta produktif, sesungguhnya dia sedang melakukan pengabdian kepada bangsa,” ujarnya.
Menjaga Generasi, Menjaga Masa Depan
Kang Edo menegaskan bahwa perjuangan melindungi generasi muda dari bahaya obat terlarang membutuhkan gerakan bersama dan berkelanjutan. Pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, organisasi masyarakat dan komunitas kepemudaan harus membangun kolaborasi yang semakin kuat.
Ia berharap kesadaran masyarakat yang semakin tumbuh dapat menjadi kekuatan sosial untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan remaja.
“Jangan sampai masa depan anak-anak kita ditentukan oleh lingkungan yang salah. Mereka berhak mendapatkan ruang untuk belajar, tumbuh, berkarya dan mengejar cita-cita. Karena menjaga generasi hari ini berarti sedang menjaga wajah Indonesia di masa depan,” tutur Kang Edo.
Menutup pesannya, Kang Edo kembali menyampaikan ucapan selamat Hari Pramuka ke-65 sekaligus mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum tersebut sebagai pengingat bahwa membangun bangsa harus dimulai dari membangun manusianya.
“Selamat Hari Pramuka ke-65. Pramuka Berjiwa Pancasila, Menjaga NKRI, Membangun Generasi. Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan. Mari bersama-sama membangun generasi yang berkarakter, sehat, berprestasi dan memiliki masa depan. Jaga generasi, jauhkan mereka dari obat terlarang, dan jadikan pemuda sebagai kekuatan utama Indonesia menuju masa depan yang lebih baik,” pungkas Kang Edo.
(Thisna/Memet)
Cyber Tribrata Indonesia
MEDAN//14 Agustus 2026//Ucapan selamat dan sukses disampaikan Robby R. Rambi, Wakil Redaksi Bratanews, atas dilantiknya Kombes Pol Dr. Josua N.A.M. Tampubolon, S.H., M.H. sebagai Kepala Bidang Pemberantasan dan Intelijen Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara.
Pengalaman panjang Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon dalam penanganan berbagai persoalan narkotika dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan, pemberantasan, serta pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika di wilayah Sumatera Utara.
“Sumatera Utara membutuhkan kerja pemberantasan narkotika yang kuat, profesional, terukur dan berbasis informasi. Fungsi pemberantasan dan intelijen memiliki posisi yang sangat penting dalam membaca pola peredaran narkotika sekaligus mengungkap jaringan di baliknya,” tegas Robby R.
Sinergi Seluruh Elemen Masyarakat Kunci Keberhasilan
Robby juga berharap Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon dapat memperkuat sinergi antara BNNP Sumut dengan Kepolisian, TNI, Bea Cukai, Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum lainnya, dunia pendidikan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta seluruh elemen masyarakat.
Sinergi tersebut dinilai sangat penting agar program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menyentuh akar persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami siap bersinergi dan mendukung langkah-langkah positif BNNP Sumut, sepanjang semuanya diarahkan untuk kepentingan masyarakat dan perang nyata terhadap narkotika. Pers juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal kebijakan sekaligus menyampaikan informasi yang faktual kepada publik,” ujar Robby R.
Bukan Sekadar Menangkap, Melainkan Membongkar Jaringan
Lebih jauh, publik membutuhkan pengungkapan menyeluruh mengenai alur masuk narkotika, pihak-pihak yang mengendalikannya, cara kerja jaringan, serta sebaran wilayah peredarannya. Oleh karena itu, fungsi pemberantasan dan intelijen diharapkan menjadi ujung tombak dalam memutus mata rantai peredaran narkotika secara berkelanjutan.
“Kami berharap penindakan tidak hanya berhenti pada pelaku di lapangan. Jika ditemukan jaringan yang lebih besar di baliknya, harus ditelusuri secara profesional berdasarkan bukti-bukti dan aturan hukum yang berlaku. Prinsipnya jelas: bongkar jaringan, lindungi masyarakat, dan jangan tebang pilih,” tegas Robby.
Bekal Pengalaman dari BNNK Deli Serdang
Sebelum menjabat jabatan strategis ini, Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon diketahui pernah menjabat sebagai Kepala BNN Kabupaten Deli Serdang. Pengalaman tersebut diharapkan menjadi bekal berharga dalam memahami karakteristik persoalan narkotika di Sumatera Utara, termasuk dinamika jaringan peredaran serta beragam modus yang berkembang di tengah masyarakat.
“Selamat bertugas, Abangda Kombes Pol Dr. Josua Tampubolon. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan dalam menjalankan amanah yang dipercayakan. Kami berharap kehadiran Abangda membawa energi baru bagi pemberantasan narkotika di Sumatera Utara,” ucap Robby.
“Kami tidak ingin pers hanya hadir saat ada persoalan. Ketika aparat bekerja dengan baik, sudah selayaknya diapresiasi. Dan ketika ada hal yang perlu dikritisi, pers juga harus berani menyampaikannya. Semua harus berlandaskan fakta, data, dan kepentingan publik,” pungkas Robby R.
Sumber: Bratanews
Penulis: Robby R
Kapolsek Talang Padang Hadiri Peresmian Jembatan Garuda di Pekon Darussalam
Tanggamus – Mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rahmad Sujatmiko, S.I.K., M.H., Kapolsek Talang Padang Iptu Harunur Rasyid, S.H., M.H., menghadiri peresmian Jembatan Garuda Kodim 0424/Tanggamus di Pekon Darussalam, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus, Kamis (13/8/2026).
Peresmian tersebut merupakan bagian dari peresmian dan launching pembangunan 2.500 Jembatan Garuda serta 3.000 titik air bersih yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan di Tanggamus digelar secara daring melalui Zoom dan dipimpin langsung Presiden RI Prabowo Subianto.
Sejumlah pejabat dan unsur terkait hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Asisten II Pemkab Tanggamus Hendra Wijaya Mega, S.T., M.T., M.M., Kepala Dinas PMD Tanggamus, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono, S.E., M.I.P., Camat Gunung Alip Derius Putrawan, S.P., M.M., para kepala pekon se-Kecamatan Gunung Alip, mahasiswa KKN Universitas Darmajaya serta masyarakat Pekon Darussalam.
Dalam sambutannya secara daring, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah dan masyarakat yang telah mendukung pembangunan Jembatan Garuda di berbagai wilayah Indonesia. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jembatan bukan sekadar membangun sarana penghubung antarwilayah, tetapi menjadi bagian dari upaya pemerintah membuka akses dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
“Jembatan bukan hanya sekadar bangunan yang menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Jembatan adalah penghubung harapan, penghubung kehidupan, dan penghubung masa depan masyarakat,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya.
Menurut Presiden, keberadaan jembatan diharapkan dapat membuat aktivitas masyarakat berlangsung lebih aman dan mudah. Infrastruktur tersebut juga diharapkan memperlancar akses anak-anak menuju sekolah, petani membawa hasil pertanian, pedagang menjalankan kegiatan ekonomi, serta masyarakat mendapatkan pelayanan pemerintahan, kesehatan dan pendidikan.
“Dengan adanya jembatan ini, kita ingin memastikan bahwa masyarakat dapat beraktivitas dengan lebih aman dan mudah. Anak-anak dapat pergi ke sekolah dengan lebih baik, para petani dapat membawa hasil pertaniannya, para pedagang dapat menjalankan kegiatan ekonominya, dan masyarakat dapat memperoleh akses pelayanan pemerintahan, kesehatan, maupun pendidikan dengan lebih mudah,” jelasnya.
Presiden Prabowo juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan Jembatan Garuda, mulai dari prajurit TNI, pemerintah daerah hingga masyarakat yang turut bergotong royong.
“Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit TNI, pemerintah daerah, serta masyarakat yang telah bergotong royong dalam pembangunan Jembatan Garuda ini,” ucapnya.
Presiden menilai program tersebut menjadi salah satu bentuk nyata kehadiran negara, khususnya bagi masyarakat di daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses infrastruktur.
“Program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara di tengah-tengah rakyat. Negara harus hadir, terutama di daerah-daerah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses dan infrastruktur,” tegas Presiden Prabowo.
Sementara itu, Dandim 0424/Tanggamus Letkol Inf Dwi Djunaidi Mulyono mengatakan pembangunan jembatan dan penyediaan sarana air bersih memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menunjang mobilitas serta memenuhi kebutuhan dasar warga.
“Program pembangunan jembatan dan penyediaan air bersih ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan mempermudah mobilitas warga, sementara ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus mendapatkan perhatian,” kata Letkol Dwi Djunaidi.
Dandim juga menegaskan TNI melalui jajaran kewilayahan akan terus mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI-Polri dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
Ia berharap keberadaan Jembatan Garuda dapat memperlancar aktivitas masyarakat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, pelayanan sosial maupun kegiatan sehari-hari.
“Kami berharap fasilitas yang telah dibangun ini dapat dijaga dan dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Mari bersama-sama merawat infrastruktur yang ada sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” pungkasnya.
Sementara itu, Kapolsek Talang Padang Iptu Harunur Rasyid mengatakan Polres Tanggamus mendukung pembangunan dan pemanfaatan Jembatan Garuda sebagai salah satu upaya meningkatkan akses serta mobilitas masyarakat.
“Polres Tanggamus mendukung penuh pembangunan Jembatan Garuda ini. Kami berharap keberadaan jembatan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya dalam memperlancar mobilitas, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kegiatan masyarakat lainnya,” kata Iptu Harunur.
Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat fasilitas tersebut serta menggunakannya sesuai ketentuan. “Kami juga mengimbau masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta bersama-sama merawat fasilitas yang telah dibangun,” pungkasnya. (*)
Kota Agung, 13 Agustus 2026
Kasi Humas Polres Tanggamus
AKP Sofyansyah, S.H.
CP: 081211639389
MCTI-TV GROUP -LUWU — Dugaan insiden antara seorang guru dan sekitar 10 siswa di salah satu MTsN di Kabupaten Luwu menjadi sorotan. Persoalan tersebut disebut berkaitan dengan dugaan tindakan fisik terhadap sejumlah siswa serta persoalan uang yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Informasi yang beredar pada Rabu, 12 Agustus 2026, menyebut sejumlah siswa diduga mendapat tindakan berupa tempeleng dari seorang oknum guru. Namun, kronologi lengkap, penyebab kejadian, serta kaitannya dengan persoalan uang belum terkonfirmasi secara resmi.
Pakar hukum internasional dan ekonomi, Prof. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu bersama pihak yang membidangi pendidikan madrasah melakukan klarifikasi secara menyeluruh.
Menurut Prof Sutan Nasomal SH MH persoalan tersebut perlu dilihat dari seluruh sisi dan tidak seharusnya langsung menghasilkan kesimpulan bahwa guru bersangkutan telah bersalah.
«“Permasalahan guru dan 10 siswa di MTsN Luwu ini perlu diklarifikasi oleh Kakandepag Luwu bersama Mapenda. Jangan langsung mengambil kesimpulan bahwa guru salah. Kurang elok kalau persoalan disimpulkan hanya dari satu sisi. Bisa saja ada penyebab atau persoalan yang melatarbelakangi insiden tersebut,” ujar Prof Sutan Nasomal SH MH saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (14/8/2026).»
Pernyataan tersebut disampaikan Sutan dari kantornya di kawasan Cijantung, Jakarta.
Dugaan Kekerasan Tetap Harus Diperiksa
Prof Sutan Nasomal SH MH menegaskan, sikap berimbang bukan berarti mengabaikan dugaan tindakan terhadap siswa.
Jika hasil klarifikasi membuktikan adanya tindakan fisik yang tidak dibenarkan, menurutnya, persoalan tersebut harus ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun sebelum sampai pada kesimpulan, seluruh pihak yang mengetahui kejadian perlu dimintai keterangan, termasuk siswa, guru, pihak sekolah, orang tua, serta pihak lain yang relevan.
«“Kalau memang ada tindakan yang tidak dibenarkan, tentu harus ditangani sesuai aturan. Tetapi sebelum sampai pada kesimpulan, penyebab, kronologi, dan kondisi yang terjadi saat insiden harus diketahui terlebih dahulu,” katanya.»
Persoalan Uang Ikut Disorot
Dalam informasi awal yang diterima, dugaan tindakan terhadap siswa juga dikaitkan dengan persoalan uang.
Namun, belum diperoleh penjelasan resmi mengenai berapa nilai uang, untuk kepentingan apa, siapa yang meminta atau menerima, serta bagaimana persoalan tersebut berkaitan dengan insiden antara guru dan siswa.
Karena itu, informasi mengenai uang tersebut masih memerlukan konfirmasi dari pihak sekolah, guru yang bersangkutan, siswa maupun orang tua.
prof Sutan Nasomal SH MH menilai bagian tersebut justru penting diklarifikasi agar publik tidak menarik kesimpulan berdasarkan informasi yang belum lengkap.
Kemenag Luwu Diminta Turun Tangan
Prof Sutan Nasomal SH MH meminta Kementerian Agama Kabupaten Luwu memberikan perhatian serius dan melakukan klarifikasi secara objektif.
Menurutnya, penyelesaian yang elegan bukan dengan saling menyalahkan, melainkan mencari akar persoalan dan memastikan seluruh pihak mendapatkan kesempatan memberikan penjelasan.
«“Yang diperlukan sekarang adalah klarifikasi yang positif, objektif dan elegan. Jangan memperkeruh keadaan dengan saling menyalahkan. Cari tahu apa yang sebenarnya terjadi,” ujarnya.»
Ia juga mengingatkan agar kepentingan dan keselamatan siswa tetap menjadi perhatian utama selama proses klarifikasi berlangsung.
Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai aturan. Namun apabila terdapat konteks atau penyebab lain yang belum terungkap, fakta tersebut juga perlu disampaikan secara proporsional.
Jangan Vonis Sebelum Fakta Terang
Menurut Prof Sutan Nasomal SH MH prinsip kehati-hatian penting karena pemberitaan mengenai guru dan siswa menyangkut reputasi, hak siswa, serta lingkungan pendidikan.
Ia meminta proses klarifikasi tidak dilakukan sekadar untuk mencari siapa yang harus disalahkan, tetapi juga untuk mengetahui penyebab kejadian dan mencegah peristiwa serupa kembali terjadi.
«“Jangan langsung memvonis. Klarifikasi dulu, periksa fakta dan dengarkan semua pihak. Kalau ada kesalahan, perbaiki dan tindak sesuai aturan. Kalau ternyata ada penyebab lain, publik juga harus mengetahui konteksnya,” tegasnya.»
Hingga berita ini disusun, belum diperoleh keterangan resmi dari pihak MTsN terkait maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu mengenai kronologi lengkap, dugaan tindakan terhadap siswa, serta persoalan uang yang disebut berkaitan dengan insiden tersebut.
Kiranya Kakandepak Kab Luwu mengupayakan memusyawarahkan permasalahan insiden guru duga aniaya siswanya disekolah MTsN Luwu ini pihak sekolah harus klarifikasi permasakahan ini dengan pengajar guru kelas tersebut”,tegas Profesor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional,Ekonomi menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri dikantor nya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di Bilangan Cijantung Jakarta 14/8/2026 via telpon selulernya.
Dengan demikian, dugaan tindakan terhadap sekitar 10 siswa dalam berita ini masih ditempatkan sebagai informasi awal yang memerlukan verifikasi, bukan sebagai kesimpulan bahwa guru tertentu telah terbukti melakukan kekerasan atau pelanggaran.Nara Sumber Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional,Ekonomi.
(Adi Chintya)