MCTI-TV GROUP _LUWU — Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari (HKGB) ke-74, Bhayangkari Cabang Luwu menggelar kegiatan bakti sosial dengan berbagi paket sembako kepada para penyapu jalan yang beraktivitas di sekitar Mapolres Luwu, Rabu (19/8/2026)
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Bhayangkari Cabang Luwu, Ny. Peppy Andrias, bersama pengurus Cabang Bhayangkari Luwu. Kehadiran mereka menjadi bentuk kepedulian dan perhatian Bhayangkari terhadap masyarakat, khususnya para pekerja yang setiap hari turut menjaga kebersihan lingkungan.
Dalam kegiatan tersebut, Ny. Peppy Andrias bersama pengurus menyerahkan paket sembako secara langsung kepada para penyapu jalan. Suasana penuh keakraban dan kekeluargaan tampak dalam kegiatan tersebut, di mana para penerima bantuan menyambut dengan antusias dan rasa syukur.
Ketua Bhayangkari Cabang Luwu, Ny. Peppy Andrias, menyampaikan bahwa kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HKGB sekaligus wujud nyata kepedulian Bhayangkari kepada masyarakat.
“Bantuan ini mungkin tidak seberapa, tetapi kami berharap dapat memberikan manfaat dan sedikit membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Semoga apa yang kami lakukan dapat menjadi bentuk perhatian dan apresiasi kepada para penyapu jalan yang telah bekerja menjaga kebersihan lingkungan,” ujarnya.
Menurutnya, semangat HKGB tidak hanya dimaknai sebagai momentum peringatan organisasi, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mempererat hubungan dengan masyarakat melalui kegiatan sosial dan kepedulian terhadap sesama.
Kegiatan bakti sosial tersebut berlangsung dengan penuh kehangatan. Bhayangkari Cabang Luwu berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menumbuhkan semangat berbagi, kepedulian sosial, serta mempererat kedekatan keluarga besar Polri dengan masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, Bhayangkari Cabang Luwu menunjukkan bahwa semangat pengabdian dan kepedulian dapat diwujudkan melalui langkah sederhana, namun memberikan makna bagi masyarakat yang menerimanya.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
MCTI-TV GROUP _LUWU — Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., bersama jajaran pejabat utama Polres Luwu melaksanakan kunjungan silaturahmi bersama pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh pemuda se-Kecamatan Walenrang dan Lamasi, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di kediaman Wakil Bupati Luwu, Bukit Indah Walmas, tersebut menjadi momentum memperkuat komunikasi dan sinergitas antara Polri, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kabupaten Luwu.
Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, S.H., menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menilai silaturahmi secara langsung antara jajaran kepolisian dengan pemerintah dan masyarakat di wilayah Walenrang-Lamasi penting dilakukan untuk memperkuat koordinasi sekaligus mendengarkan secara langsung berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat.
“Ini merupakan silaturahmi yang sangat baik. Apa yang menjadi persoalan di masyarakat dapat kita bicarakan bersama dan dicarikan solusi. Pemerintah daerah tentu sangat mengapresiasi langkah Kapolres Luwu yang hadir langsung bertemu dengan pemerintah kecamatan, desa, dan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Luwu.
Menurutnya, pembahasan mengenai kondisi sosial dan potensi konflik di wilayah Walenrang-Lamasi sebelumnya juga telah disampaikan dalam kunjungan Kapolres Luwu ke ruang kerja Wakil Bupati Luwu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya telah membicarakan rencana Kapolres untuk turun langsung ke wilayah Walenrang guna melihat kondisi sekaligus membahas berbagai persoalan sosial yang berkembang di daerah tersebut.
“Kami sebelumnya sudah membahas hal ini saat Bapak Kapolres berkunjung ke ruang kerja saya. Salah satu yang kami bicarakan adalah bagaimana kita bersama-sama melihat kondisi di Walenrang dan Lamasi, terutama terkait potensi konflik sosial. Karena itu, kami sangat mengapresiasi kunjungan ini,” tambahnya.
Dalam pertemuan tersebut, sejumlah kepala desa dan perwakilan pemerintah kecamatan menyampaikan apresiasi terhadap kinerja personel Polsek Walenrang dan Polsek Lamasi dalam memberikan pelayanan serta menjaga situasi kamtibmas. Namun, keterbatasan jumlah personel menjadi salah satu perhatian yang disampaikan kepada Kapolres Luwu.
Kebutuhan penambahan personel di Polsek Walenrang dan Polsek Lamasi menjadi salah satu pembahasan yang cukup menonjol. Para kepala desa berharap dukungan personel dapat ditingkatkan sehingga pelayanan kepolisian kepada masyarakat, khususnya di wilayah yang cukup luas, dapat berjalan lebih optimal.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Luwu menjelaskan bahwa keterbatasan personel merupakan kondisi yang telah menjadi perhatian sejak dirinya pertama kali menjabat sebagai Kapolres Luwu.
“Saat pertama kali saya tiba di Luwu, saya sudah mengetahui bahwa kondisi personel kita memang masih sangat kurang. Untuk itu, saya sudah menyampaikan dan mengajukan kebutuhan penambahan personel, baik secara administratif maupun secara lisan kepada pimpinan di tingkat Polda,” ujar Kapolres Luwu.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan personel merupakan bagian dari proses organisasi yang harus disesuaikan dengan kebijakan dan kebutuhan personel secara keseluruhan. Meski demikian, Polres Luwu tetap berkomitmen mengoptimalkan kekuatan yang ada agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan maksimal.
“Yang bisa kita lakukan saat ini adalah mengoptimalkan personel yang ada. Saya juga terus berkomunikasi dengan pimpinan terkait kebutuhan personel ini. Mudah-mudahan ke depan dapat terpenuhi secara bertahap sesuai kebutuhan dan kebijakan organisasi,” jelasnya.
Selain persoalan personel, forum silaturahmi juga membahas pentingnya penyelesaian persoalan di tengah masyarakat secara proporsional dan mengedepankan pendekatan restorative justice.
Kapolres Luwu menjelaskan bahwa restorative justice merupakan salah satu pendekatan dalam penanganan perkara tertentu dengan mengedepankan pemulihan keadaan, kepentingan korban, tanggung jawab pelaku, serta perdamaian, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Tidak semua persoalan harus berakhir dengan pemidanaan. Dalam perkara tertentu, apabila memenuhi persyaratan, kita dapat mengedepankan restorative justice. Namun tentunya seluruh proses tetap harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” terang AKBP Andrias.
Pembahasan lainnya turut menyoroti persoalan kenakalan dan perkelahian antarpelajar yang dinilai dapat menjadi pemicu munculnya konflik di masyarakat. Untuk itu, diperlukan keterlibatan bersama antara kepolisian, pemerintah, pihak sekolah, orang tua, serta masyarakat dalam melakukan pencegahan dan pembinaan terhadap para pelajar.
Kapolres Luwu menegaskan bahwa menjaga kamtibmas bukan hanya menjadi tugas kepolisian, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Kami ingin membangun komunikasi yang terbuka dengan pemerintah dan masyarakat. Setiap persoalan yang ada di wilayah kita mari kita komunikasikan dan cari solusi bersama. Polres Luwu akan terus hadir memberikan pelayanan dan menjaga keamanan masyarakat,” tegasnya.
Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, S.H., menyambut baik kunjungan tersebut dan berharap sinergitas antara pemerintah daerah dan Polres Luwu terus diperkuat, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan serta menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang berkembang di masyarakat.
Kegiatan silaturahmi tersebut turut dihadiri Kasat Binmas Polres Luwu AKP Petrus Sandalle, S.AN., Kasat Intelkam Polres Luwu AKP Sumarre Usman, R., S.H., Kapolsek Walenrang AKP Abdul Azis, S.H., Kapolsek Lamasi AKP Kawaru, serta Kasatpol PP Kabupaten Luwu Andi Ibrahim Sikki, S.STP.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
MCTI-TV GROUP,_BEKASI — Wujud kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan jajaran Polsek Setu, Polres Metro Bekasi. Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah, SH., MH. bersama personel melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa pemberian bantuan sembako kepada warga kurang mampu di Kampung Cisaat RT 01/RW 02, Desa Kerta Rahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa (18/7/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kapolsek Setu didampingi Kanit Binmas IPTU Budiawan, Bhabinkamtibmas Desa Kerta Rahayu Aipda Mahendra, Bripka Miftahudin dan Bripka Yunus.
Bantuan diberikan secara langsung kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk perhatian dan kepedulian Polri terhadap kondisi sosial masyarakat.
Kapolsek Setu mengatakan, kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bagian dari upaya Polri untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun komunikasi yang semakin baik dengan masyarakat.
Kehadiran personel di tengah warga diharapkan dapat memberikan manfaat serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga penerima.
(Adi Chintya) Rizky
MCTI-TV GROUP _BEKASI — Polsek Setu Polres Metro Bekasi bersama berbagai unsur potensi masyarakat menggelar Apel Malam yang dilanjutkan dengan Konsolidasi Sabuk Kamtibmas Jaga Jakarta Jaga Bekasi On The Spot, Senin (17/8/2026) malam.
Kegiatan yang berlangsung di halaman Mapolsek Setu, Jalan Letjen R. Suprapto No. 03, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, dipimpin Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah, S.H., M.H. Sebanyak 31 personel turut terlibat, terdiri dari 12 personel Polsek Setu dan 19 personel Potmas Kecamatan Setu.
Unsur Potmas yang hadir meliputi SENKOM, FKPPI, POKDAR serta komunitas OJOL. Kegiatan tersebut juga didampingi Kanit Intel Polsek Setu IPTU Erry Sasongko.
Dalam arahannya, IPTU Erry Sasongko mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergitas dengan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kecamatan Setu. Menurutnya, terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif merupakan tanggung jawab bersama.
Masyarakat juga diimbau meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta segera melaporkan apabila menemukan potensi gangguan keamanan.
Upaya pencegahan terhadap tawuran, penyalahgunaan narkoba, peredaran minuman keras, perjudian dan tindak kriminal lainnya turut menjadi perhatian dalam konsolidasi tersebut.
Selain itu, seluruh peserta diingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong, isu maupun ujaran kebencian yang dapat memecah persatuan.
Komunikasi, musyawarah dan semangat persaudaraan diharapkan menjadi langkah utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat.
Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan konsolidasi dan koordinasi personel guna meningkatkan kesiapsiagaan serta memperkuat sinergi Polri dengan potensi masyarakat.
Kegiatan berlangsung aman, tertib dan kondusif. Seluruh peserta menunjukkan komitmen untuk bersama-sama menjaga keamanan, persatuan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Polsek Setu.
MCTI-TV-GRUOP-Sibolga,Sumut-Transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di SMP Negeri 1 Sibolga menjadi sorotan tajam.Sekolah yang di pimpin Kepala Sekolah Siti Zubaidah Siregar di duga tidak menunjukkan sikap terbuka terhadap penggunaan anggaran negara setelah memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media terkait rincian realisasi Dana BOS yang nilainya mencapai Rp.1.142.400.000.
Berdasarkan data yang di himpun,sekolah tersebut menerima Dana BOS Tahap I sebesar Rp.517.200.000.Anggaran itu tersebar pada sejumlah pos strategis,diantaranya pengembangan perpustakaan lebih dari Rp.341 juta,administrasi sekolah lebih dari Rp.198 juta,pemeliharan sarana prasarana,pengembangan profesi guru,langganan daya dan jasa,hingga pembayaran honor.
Besarnya anggaran yang di kelola seharusnya diikuti dengan keterbukaan informasi kepada publik.Namun fakta di lapangan justru sebaliknya.Surat konfirmasi resmi yang dikirimkan awak media langsung ke nomor whatsApp Kepala Sekolah berisi penggunaan anggaran tidak memperoleh jawaban sama sekali.
Dalam surat tersebut,awak media meminta penjelasan disertai dokumen pendukung mengenai pengadaan buku perpustakaan,rak dan pojok baca,Berita Acara Serah Terima (BAST),inventaris barang,rincian belanja kegiatan pembelajaran,pelaksanaan asesmen,administrasi sekolah,pelatihan guru,pembayaran listrik,internet dan jasa lainnya,pemeliharaan sarana prasana,pengadaan alat multimedia pembelajaran,hingga pembayaran honor beserta SK penugasan dan bukti penerimaan.
Alih-alih memberikan klarifikasi,pihak sekolah memilih diam,sikap tersebut justru memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat.Mengapa penggunaan uang negara yang seharusnya dapat dipertanggungjawabkan justru tidak dijelaskan ? Apa yang sebenarnya di sembunyikan ?
Bungkamnya pihak sekolah membuat dugaan adanya laporan yang tidak didukung bukti administrasi yang memadai maupun dugaan penyimpangan penggunaan anggaran semakin menguat di mata publik.Meski demikian,dugaan tersebut belum merupakan fakta dan memerlukan pembuktian melalui pemeriksaan oleh aparat penegak hukum maupun lembaga pengawas yang berwenang.
Pengelolaan Dana BOS bukanlah wilayah yang tertutup dari pengawas publik.Setiap rupiah yang di belanjakan wajib dapat di pertanggungjawabkan melalui dokumen administrasi,bukti transaksi,pencatatan inventaris,serta realisasi kegiatan yang benar-benar dilaksanakan.Apabila seluruh penggunaan anggaran telah sesuai aturan,semestinya tidak ada alasan untuk menghindari konfirmasi media.
Sikap diam terhadap permintaan klarifikasi bukan hanya berpotensi menimbulkan spekulasi,tetapi juga dapat menggerus kepercayaan masyarkat terhadap tata kelola keuangan di lingkungan pendidikan.Transparansi adalah kewajiban moral sekaligus bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang bersumber dari APBN.
Awak media tetap memberikan ruang seluas-luasnya kepada Kepala SMP Negeri 1 Sibolga untuk menggunakan hak jawab dan hak klarifikasi.Namun apabila hingga batas waktu yang wajar tidak ada penjelasan maupun dokumen pendukung yang disampaikan,maka rangkaian data yang telah dihimpun akan menjadi bagian dari pemberitaan lanjutan dan dapat diteruskan kepada lembaga pengawas maupun aparat penegak hukum sebagai bahan informasi awal untuk dilakukan pendalaman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penulis Berita : KAPERWIL Sumatera Utara
AUGUSTINE STEVEN SITORUS,SE
Sibolga,Selasa 18/08/2026
MCTI-TV GROUP,SOPPENG, SULAWESI SELATAN — 17 Agustus 2026 — Kelangkaan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan. Di tengah kebutuhan masyarakat terhadap energi bersubsidi, distribusi elpiji dari agen, pangkalan hingga pengecer dipertanyakan.
Pakar Hukum Internasional,Ekonom Naskonal Profesor Doktor Sutan Nasomal SH MH, mendesak Pemerintah Kabupaten Soppeng dan aparat penegak hukum (APH) turun langsung mengevaluasi rantai distribusi elpiji 3 kilogram.
Menurut Prof Sutan Nasomal SH MH, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari ada atau tidaknya pasokan. Yang perlu dipastikan adalah bagaimana pasokan bergerak dari hulu hingga sampai kepada masyarakat sebagai konsumen.
“Kalau elpiji 3 kilogram sulit diperoleh masyarakat, Pemda dan APH harus turun langsung. Periksa alur distribusinya dari agen, pangkalan sampai pengecer. Jangan biarkan masyarakat terus kesulitan mendapatkan barang bersubsidi,” kata Prof Sutan Nasomal SH MH
pasokan masuk, mengapa masyarakat masih kesulitan?
Pertanyaan mengenai distribusi menjadi penting ketika masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh elpiji bersubsidi.
Prof Sutan Nasomal SH MH,meminta pemerintah mencocokkan data pasokan dengan kondisi faktual di lapangan. Menurut dia, data distribusi harus dapat menjawab berapa jumlah pasokan yang masuk dan ke mana saja barang tersebut disalurkan.
“Kalau pasokan masuk tetapi di lapangan langka, pertanyaannya: elpiji itu ke mana? Ini yang harus ditelusuri. Jangan hanya berhenti pada alasan stok terbatas,” tegasnya.
Ia meminta penelusuran dilakukan berbasis data, bukan asumsi. Pemerintah dapat memeriksa jumlah pasokan yang diterima agen, volume yang disalurkan kepada pangkalan, jadwal distribusi, kondisi stok, hingga penjualan kepada konsumen.
Dari pemeriksaan tersebut, pemerintah dapat memetakan penyebab persoalan secara lebih objektif: apakah terjadi karena pasokan memang terbatas, hambatan distribusi, peningkatan kebutuhan masyarakat, atau faktor lain.
Prof Sutan Nasomal SH MH, menegaskan, setiap dugaan mengenai distribusi harus diverifikasi melalui dokumen, data penyaluran dan pemeriksaan lapangan sebelum ditarik menjadi kesimpulan.
pangkalan dan pengecer diminta dievaluasi
Rantai distribusi di tingkat pangkalan dan pengecer menjadi salah satu titik yang diminta untuk dievaluasi.
Evaluasi, kata Prof Sutan Nasomal SH MH, diperlukan untuk memastikan elpiji bersubsidi disalurkan sesuai ketentuan dan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Namun, ia mengingatkan agar pemeriksaan tidak berubah menjadi tuduhan terhadap seluruh pelaku usaha.
“Yang menjalankan aturan jangan diganggu. Tetapi kalau ditemukan pelanggaran, tindak sesuai hukum. Subsidi negara harus sampai kepada masyarakat yang memang berhak,” ujarnya.
Menurut dia, terdapat perbedaan antara persoalan teknis distribusi dengan dugaan pelanggaran. Karena itu, keduanya harus dibedakan melalui pemeriksaan yang objektif.
Jika ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang diminta menindaklanjutinya berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila tidak ditemukan pelanggaran, hasil evaluasi juga perlu disampaikan agar tidak muncul prasangka terhadap pihak yang menjalankan aturan.
masyarakat berhak mendapat kepastian
Kelangkaan barang bersubsidi pada akhirnya paling dirasakan masyarakat. Karena itu, pemerintah dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi pasokan elpiji 3 kilogram di Kabupaten Soppeng.
“Masyarakat berhak mendapatkan kepastian. Kalau stok memang terbatas, jelaskan penyebabnya. Kalau stok tersedia tetapi masyarakat sulit mendapatkan, itu juga harus dijelaskan,” kata Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Ekonom
Menurut dia, transparansi diperlukan untuk mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Pemerintah diharapkan menjelaskan kondisi pasokan, mekanisme distribusi, serta langkah yang dilakukan apabila terjadi kekurangan di tingkat konsumen.
Pengawasan, kata Prof Sutan Nasomal SH MH, , juga tidak semestinya hanya dilakukan ketika keluhan masyarakat sudah mencuat. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk memastikan distribusi tetap berjalan sesuai aturan.
jangan berhenti pada pemeriksaan administratif
Prof Sutan Nasomal, SH MH, meminta Pemkab Soppeng dan APH tidak hanya mengandalkan laporan administratif.
Menurut dia, data di atas kertas harus dapat dibandingkan dengan kondisi nyata di lapangan. Pemeriksaan langsung menjadi penting untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pasokan, penyaluran dan ketersediaan barang bagi masyarakat.
“Kita tidak boleh langsung menyimpulkan ada pelanggaran. Tetapi kita juga tidak boleh menutup mata ketika masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan elpiji bersubsidi. Periksa, cocokkan datanya, lalu simpulkan berdasarkan fakta,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting agar pengawasan tidak menghasilkan tuduhan tanpa dasar, tetapi juga tidak mengabaikan keluhan masyarakat.
distribusi dari hulu hingga hilir perlu ditelusuri
Jika evaluasi dilakukan, pemeriksaan idealnya melihat rantai distribusi secara utuh.
Tidak hanya mengecek pengecer, tetapi juga menelusuri ketersediaan pasokan dan pola penyaluran sesuai kewenangan instansi terkait.
Data jumlah pasokan, jadwal penyaluran, volume yang diterima masing-masing pangkalan, serta kondisi stok di lapangan perlu dibandingkan.
Dengan demikian, titik persoalan dapat diketahui secara lebih jelas.
Apabila persoalan berada pada aspek pasokan, pemerintah dapat mengambil langkah sesuai kewenangan. Jika hambatan terjadi pada distribusi, jalurnya perlu diperbaiki. Sementara apabila pemeriksaan menemukan indikasi pelanggaran, penanganannya menjadi kewenangan aparat dan instansi terkait berdasarkan bukti.
bukan sekadar soal tabung kosong
Persoalan elpiji 3 kilogram bukan hanya mengenai tersedia atau tidaknya tabung di tingkat konsumen. Di balik itu terdapat rantai distribusi barang bersubsidi yang harus dapat dipertanggungjawabkan.
Ketika masyarakat kesulitan mendapatkan elpiji, pertanyaan mengenai pasokan dan distribusi menjadi wajar untuk diajukan.
Namun, pertanyaan tersebut tidak boleh berubah menjadi tuduhan sebelum terdapat bukti.
Karena itu, evaluasi yang terbuka dan berbasis data menjadi jalan untuk menjawab persoalan: apakah kelangkaan terjadi karena pasokan terbatas, distribusi tersendat, kebutuhan meningkat, atau terdapat faktor lain.
menunggu penjelasan pihak terkait
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan bahwa kelangkaan elpiji 3 kilogram di Soppeng disebabkan oleh pelanggaran atau penyimpangan distribusi.
Kesimpulan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan dan data resmi.
Karena itu, penjelasan dari Pemerintah Kabupaten Soppeng, instansi teknis, agen, pangkalan, dan pengecer menjadi penting untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemerintah dan APH diharapkan segera memastikan akar persoalan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat.
Jika ditemukan pelanggaran, tindakan harus dilakukan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum. Jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil evaluasi juga perlu disampaikan secara terbuka.
Yang paling penting, subsidi negara harus benar-benar sampai kepada masyarakat yang menjadi sasaran, sementara seluruh pihak dalam rantai distribusi tetap mendapatkan perlakuan yang adil berdasarkan fakta dan aturan.
Hak jawab Pemerintah Kabupaten Soppeng, instansi terkait, agen, pangkalan, maupun pengecer tetap terbuka sebagai bagian dari prinsip akurasi, independensi, dan keberimbangan pemberitaan. Nara Sumber Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional Ekonom Nasional.
MCTI-TV -LUWU — Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Andi Djemma, Belopa, Kabupaten Luwu, saat Pemerintah Kabupaten Luwu bersama jajaran Forkopimda melaksanakan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, upacara dipimpin Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag. selaku Inspektur Upacara. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., jajaran Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah daerah, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pelajar serta berbagai elemen masyarakat.
Pengibaran Sang Merah Putih berlangsung penuh khidmat, disaksikan seluruh peserta upacara. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.
Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo mengatakan, peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Kemerdekaan bukan hanya untuk diperingati, tetapi harus kita isi dengan kerja nyata, menjaga persatuan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban,” ujar Kapolres Luwu.
Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada atlet dan pelajar berprestasi serta bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Tim Sepak Bola U-15 Luwu.
Rangkaian peringatan kemudian berlanjut dengan Ziarah Nasional dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan, Jalan Pahlawan, Belopa. Kapolres Luwu bertindak sebagai pimpinan upacara.
Ziarah dan tabur bunga menjadi bentuk penghormatan jajaran Forkopimda dan seluruh peserta kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.
“Pengorbanan para pahlawan harus menjadi teladan bagi kita semua. Tugas generasi saat ini adalah melanjutkan perjuangan melalui pengabdian, persatuan dan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah,” kata AKBP Andrias.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Luwu ditutup dengan ramah tamah bersama para veteran dan pejuang kemerdekaan.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
MCTI-TV GROUP,LUWU — Suasana khidmat menyelimuti Lapangan Andi Djemma, Belopa, Kabupaten Luwu, saat Pemerintah Kabupaten Luwu bersama jajaran Forkopimda melaksanakan Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi dan Pengibaran Sang Merah Putih dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Senin (17/8/2026).
Mengusung tema “Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”, upacara dipimpin Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag. selaku Inspektur Upacara. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., jajaran Forkopimda, TNI-Polri, pemerintah daerah, veteran, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, pelajar serta berbagai elemen masyarakat.
Pengibaran Sang Merah Putih berlangsung penuh khidmat, disaksikan seluruh peserta upacara. Momentum tersebut menjadi pengingat bahwa kemerdekaan yang dinikmati hari ini lahir dari perjuangan dan pengorbanan para pahlawan.
Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo mengatakan, peringatan kemerdekaan harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan sekaligus meningkatkan semangat pengabdian kepada masyarakat.
“Kemerdekaan bukan hanya untuk diperingati, tetapi harus kita isi dengan kerja nyata, menjaga persatuan, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban,” ujar Kapolres Luwu.
Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada atlet dan pelajar berprestasi serta bantuan Pemerintah Kabupaten Luwu kepada Tim Sepak Bola U-15 Luwu.
Rangkaian peringatan kemudian berlanjut dengan Ziarah Nasional dan Tabur Bunga di Taman Makam Pahlawan, Jalan Pahlawan, Belopa. Kapolres Luwu bertindak sebagai pimpinan upacara.
Ziarah dan tabur bunga menjadi bentuk penghormatan jajaran Forkopimda dan seluruh peserta kepada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan Indonesia.
“Pengorbanan para pahlawan harus menjadi teladan bagi kita semua. Tugas generasi saat ini adalah melanjutkan perjuangan melalui pengabdian, persatuan dan kontribusi nyata bagi bangsa dan daerah,” kata AKBP Andrias.
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Kabupaten Luwu ditutup dengan ramah tamah bersama para veteran dan pejuang kemerdekaan.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
MCTI- TV GROUP BOGOR-
Peringatan HUT RI ke-81 di Parungpanjang: Dua Putra Terbaik Desa Lumpang dan Gintung Cilejet Raih Penghargaan Warga Inovatif
Camat Parungpanjang Anugerahi Penghargaan untuk Sekwil FWJI Dedi Irianto
Sekwil FWJI Dedi Irianto Raih Penghargaan Warga Inovatif
PARUNGPANJANG,-Momen Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 menjadi catatan sejarah penting bagi masyarakat Perumahan Sekar Tanjung. Dua putra terbaik dari Desa Lumpang dan Desa Gintung Cilejet, yakni Ir. Mistur AB dan Dedi Iryanto, resmi menerima penghargaan sebagai Warga Inovatif dari Pemerintah Kecamatan Parungpanjang atas dedikasi mereka memperjuangkan kepastian hukum lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU/Fasos-Fasum).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Camat Parungpanjang, Drs. Chairuka Judhyanto, M.Si., seusai upacara pengibaran bendera di Lapangan Mohamad Toha, Parungpanjang, Senin (17/8/2026).
Prosesi penyerahan disaksikan langsung oleh jajaran Muspika Parungpanjang, antara lain Kapolsek Parungpanjang Kompol Taufik, S.H., M.H., Danramil 0621-23 Parungpanjang Kapten Inf. Junaedi, S.Sos., M.I.P., Kepala Desa Lumpang Moh. Rodis Faisal, serta Kepala Desa Gintung Cilejet Mu’min.
Perjuangan panjang yang dipimpin oleh Ir. Mistur AB (Ketua Forum Perumahan Sekar Tanjung) dan Dedi Iryanto (Wakil Ketua Forum sekaligus Sekretaris Wilayah DPC Forum Wartawan Jaya Indonesia/FWJI Korwil Bogor Raya) resmi membuahkan hasil nyata. Lahan PSU yang terbengkalai selama puluhan tahun kini memiliki kepastian hukum melalui penerbitan Keputusan Bupati Kabupaten Bogor Nomor: 600.2/290/kota/per-UU/2026 tentang Pengambilalihan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Terlantar.
Dalam keterangannya, Dedi Iryanto menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah mendukung pergerakan forum warga.
”Pencapaian ini adalah kemenangan bersama seluruh warga Perumahan Sekar Tanjung. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada jajaran Muspika dan Pemerintah Kabupaten Bogor. Perjuangan tidak berhenti di sini; kami akan terus mengawal peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan di kawasan perumahan demi kenyamanan masyarakat,” ujar Dedi.
Apresiasi senada disampaikan oleh Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) DPC Korwil Bogor Raya, Anwar Achmad sapaan akrab Awang,Ia mengaku bangga atas prestasi dan kontribusi nyata yang ditunjukkan oleh jajarannya bersama pengurus forum warga.
”Selamat kepada Bapak Ir. Mistur AB dan Sdr. Dedi Iryanto. Ini bukti konkret bahwa FWJI selalu mengedepankan prestasi dan aksi positif bagi warga Bogor Raya. Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bupati Bogor Bapak Rudy Susmanto dan Bapak Chairuka Judhyanto Camat Parungpanjang atas terbitnya SK Pengambilalihan ini demi mewujudkan Bogor Istimewa,” pungkas Awang.
Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, pengelolaan infrastruktur serta fasilitas umum di Perumahan Sekar Tanjung dipastikan segera diambil alih dan ditingkatkan oleh pemerintah daerah agar memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat.[]
(ADI SAPUTRA/SAMBO)
SETU, BEKASI —MCTI-TV GROUP Semangat nasionalisme dan kebersamaan mewarnai pelaksanaan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tahun 2026 tingkat Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Senin (17/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Stadion Mini Cijengkol, Jalan Grand Residence Boulevard, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu, tersebut dimulai pukul 07.00 WIB dan diikuti sekitar 800 peserta dari berbagai unsur masyarakat serta instansi pemerintahan.
Upacara dipimpin Camat Setu Drs. Djoko Dwijatmoko, M.Si. selaku Inspektur Upacara. Sementara itu, Komandan Upacara dipercayakan kepada Ipda Nursalim dari Polsek Setu. Hadir pula Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah, S.H., M.H., unsur Koramil 06 Setu, jajaran pemerintahan kecamatan dan desa, anggota DPRD Kabupaten Bekasi, PGRI, Linmas, Pokdar Kamtibmas, organisasi masyarakat, serta para pelajar.
Prosesi pengibaran Sang Merah Putih berlangsung khidmat diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Rangkaian upacara kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945, teks Proklamasi Kemerdekaan, amanat Inspektur Upacara, Andika Bhayangkari, doa, serta persembahan lagu-lagu wajib nasional.
Pelaksanaan upacara selesai sekitar pukul 09.15 WIB. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan karnaval dan devile yang diikuti perwakilan dari masing-masing desa di wilayah Kecamatan Setu. Rangkaian tersebut menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan, menumbuhkan semangat persatuan, serta menghidupkan nilai-nilai nasionalisme masyarakat dalam memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-81.
MCTI-TV GROUP
PEMIMPIN UMUM
(Adi Saputra SH)