| LUWU – Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., melakukan kunjungan silaturahmi ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Luwu, Rabu (2/9/2026).
Kunjungan Kapolres Luwu tersebut disambut langsung Ketua KPU Kabupaten Luwu Abdullah Sappe Amping Madja, S.Hi., M.Si., bersama jajaran. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat komunikasi dan sinergitas antara Polres Luwu dan KPU Kabupaten Luwu dalam mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Luwu bersama jajaran KPU membahas sejumlah hal terkait penyelenggaraan pemilu, termasuk pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian yakni sinkronisasi data masyarakat yang mengalami perubahan status kependudukan, termasuk anggota Polri yang memasuki masa pensiun dan telah memperoleh hak pilih. Pemutakhiran tersebut dinilai penting untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo mengatakan, sinergitas dengan penyelenggara pemilu perlu terus dibangun sejak dini sebagai bagian dari upaya menjaga setiap tahapan pemilu dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif.
“Silaturahmi ini merupakan langkah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara Polres Luwu dengan KPU. Kami siap mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu,” ujar AKBP Andrias.
Menurutnya, pertukaran informasi dan koordinasi secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam melakukan deteksi dini terhadap berbagai potensi kerawanan yang dapat memengaruhi penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten Luwu.
“Kami berharap komunikasi dan koordinasi ini terus berjalan dengan baik. Setiap perkembangan maupun dinamika yang berkaitan dengan tahapan pemilu dapat dikoordinasikan bersama, sehingga potensi permasalahan dapat diantisipasi sejak dini,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Luwu Abdullah Sappe Amping Madja bersama jajaran menyambut baik kunjungan Kapolres Luwu tersebut. Sinergitas antarlembaga dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas serta menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Luwu.
Dalam kesempatan tersebut, jajaran KPU Kabupaten Luwu turut menyampaikan perkembangan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, termasuk berbagai perubahan data kependudukan yang berpengaruh terhadap daftar pemilih.
Kegiatan turut dihadiri Anggota KPU Kabupaten Luwu Harianto, S.E., M.Si., Ryanto, S.H., M.H., Suherman, S.Sos., M.Si., dan Yuswan Yusuf, S.E., M.Si., beserta jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Luwu.
Sementara Kapolres Luwu didampingi Kasat Intelkam AKP Sumarre Usman, S.H., dan Kasat Binmas AKP Petrus Sandalle, S.A.N.
Melalui komunikasi dan koordinasi yang terjalin secara berkelanjutan, Polres Luwu dan KPU Kabupaten Luwu berkomitmen menjaga sinergitas serta mendukung terselenggaranya setiap tahapan pemilu secara aman, tertib, dan demokratis.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
Jakarta, KPK Mulai menggetarkan Bumi Tegar Beriman setidaknya 3 Dinas masing masing Bapenda dulu dispenda BPKSDM Disdik telah di kuliti KPK supaya benar benar bertindak kiranya semua Dinas Kantor Lembaga SKPD Camat Lurah Kepala Desa di Kab Bogor ditangani disidik dikuliti KPK supaya di Bumi Tegar Beriman Asri Nyaman Dari berbagai indikasi yang selama ini menyelimuti berbagai ujud lembaga yang ada Kab Bogor yang aman aman saja tidak terendus KPK “, jelas Prof Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonomi Ketua Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Advocates menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak onlen yang ramai viral di media cetak onlen membahas memberitakan viral KPK bebersih di Di lingkungan 3,Dinas di Kab Bogor dalam minggu ini dikantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka dibilangan Cijantung Jakarta 1/9/2026 via telpon selulernya.
Kalau mau bersih bersih di wilayah Pemkab Bogor jangan setengah setengah himbauwan Prof DR Sutan Nasomal SH,MH untuk Ketua KPK Merah Putih.
Wajib Ketua KPK bekerja total telusuri semuanya anggaran dari semua para dinas pemkab Bogor, Kemudian ke masing masing kantor SKPD yang turun ke 40 Camat dan lebih dari 400 kadesnya. Jangan memalukan kerja KPK karena kesulitan mengungkap.
Bisa di duga banyak kejanggalan bila diperiksa dengan teliti.
Laporan 400 lebih para kades terkait PPID harus mengikuti contoh dari perantara ekspetorat sampai terlibatnya para oknum orang penting. Kalau enggak dapat bukti bukti tersebut. Sekolah lagi KPKnya sama para Ketua LSM di kabupaten Bogor. Jangan malu belajar lagi yah Ketua KPK.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan. Bukan hal baru menggurita alur korupsi saat ini yang melibatkan banyak oknum petinggi di pemkab Bogor yang di duga ikut mengatur agar licin dan tidak tercium.
Lain lagi kalau KPK Merah Putih pilih pilih. Mana yang mau di bongkar dan mana yang tidak.
Temuan KPK saat ini itu hanya sebagian kecil yang KPK lihat dari permainan di para Oknum kadis yang di atur oleh para bawahannya. Bisa di duga dengan dukungan banyak oknum lainnya.
Jejak digital di media online juga banyak untuk memulai penyelidikan. Apalagi mau mendengar langsung aduan masyarakat
Keterbukaan informasi saat ini menjadi fokus masyarakat menilai kinerja KPK Merah Putih agar tidak di intervensi siapapun untuk membongkar kelompok oknum koruptor yang diduga bersembunyi dibawah sang penguasa atau duduk dikursi bayangan partai.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Internasional, Ekom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Pendiri Pengasuh Ponpes ASS, SAQWA PLUS Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Universitas STIA STIH Pronass.
(ADI SAPUTRA/SAMBO)
BEKASI – Polsek Setu Polres Metro Bekasi bersama unsur Tiga Pilar dan masyarakat melaksanakan kegiatan Posko Tiga Pilar Jaga Bekasi–Jaga Jakarta di wilayah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa (1/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 11.00 WIB tersebut digelar di kawasan perbatasan Kecamatan Setu dengan Kota Bekasi, tepatnya di Jalan Letjen R. Suprapto, Gerbang Perumahan LA Palma, Desa Cijengkol, Kecamatan Setu.
Personel Polsek Setu dipimpin Kanit Reskrim sekaligus Padal IPTU Isran Arira Rajagukguk, S.H., bersama sejumlah personel lainnya. Kegiatan tersebut juga melibatkan unsur Koramil Setu.
Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian bersama unsur Tiga Pilar mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas), khususnya di wilayah Kecamatan Setu.
Masyarakat juga diimbau untuk terus menjaga kerukunan, mempererat persaudaraan, serta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi atau berita hoaks.
Selain itu, warga diminta tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu situasi keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.
Polsek Setu menegaskan bahwa sinergi antara kepolisian, TNI, pemerintah, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi wilayah yang aman, nyaman, dan kondusif.
Kegiatan Posko Tiga Pilar Jaga Bekasi–Jaga Jakarta tersebut berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif.
(MCTI-TV .GROUP) CYBER TRIBRATA INDONESIA.COM
Batu Bara, Proyek peningkatan struktur jalan bernilai puluhan miliar rupiah yang selama ini dinantikan masyarakat di Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, kini mulai menuai sorotan serius.
Pekerjaan pembangunan Jalan Datok Setia Wangsa, Desa Durian, yang merupakan bagian dari ruas Bandar Khalipah–Desa Lalang menuju kawasan Nanas Siam, diduga menyisakan sejumlah persoalan di lapangan. Mulai dari munculnya keretakan pada bagian konstruksi ketika pekerjaan belum selesai, dugaan lemahnya penerapan keselamatan kerja karena pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), hingga keluhan warga terhadap debu yang beterbangan.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah proyek bernilai Rp30,2 miliar lebih itu benar-benar telah dikerjakan dan diawasi sesuai standar mutu, spesifikasi teknis serta ketentuan keselamatan kerja yang seharusnya?.
Retak Saat Proyek Belum Rampung
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi pada Sabtu (29/8/2026), ditemukan adanya bagian konstruksi yang mengalami keretakan. Temuan tersebut menjadi perhatian karena pekerjaan proyek masih berada dalam tahap pelaksanaan.
Dari papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut tercatat sebagai Peningkatan Struktur Jalan Provinsi pada Ruas Bandar Khalipah–Desa Lalang di Kabupaten Batu Bara (PHTC-5a).
Proyek itu memiliki nilai kontrak sebesar Rp30.253.157.386, dengan masa pelaksanaan selama 210 hari kalender, bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh PT Asa Cipta Sarana, dengan konsultan supervisi PT Secon Dwitunggal Putra.
Nilai proyek yang mencapai lebih dari Rp30 miliar itu membuat munculnya keretakan saat pekerjaan belum selesai menjadi perhatian yang tidak bisa dipandang sebelah mata.
Ketika dikonfirmasi mengenai kondisi tersebut, seorang pengawas lapangan berinisial Aw menyebut keretakan diduga terjadi akibat proses pengangkatan material box di sekitar lokasi pekerjaan.
“Mengenai keretakan itu, waktu pengangkatan box dekat lokasi mungkin tersenggol. Kita kan masih dalam pekerjaan, kan bisa kita perbaiki kembali. Kita kerjakan sesuai dengan standar mutu dan kualitas,” ujar Aw.
Namun penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru.
Jika pekerjaan disebut telah sesuai standar mutu dan kualitas, mengapa keretakan sudah muncul ketika proyek masih berada dalam tahap pengerjaan?
Publik tentu berhak mengetahui secara terbuka penyebab sebenarnya dari keretakan tersebut. Apakah benar semata-mata akibat benturan saat proses pengangkatan material, atau terdapat persoalan lain dalam proses pelaksanaan konstruksi yang perlu diperiksa lebih jauh oleh pihak berwenang dan tenaga ahli independen.
Sebab, proyek bernilai puluhan miliar rupiah tidak seharusnya hanya dijawab dengan kalimat, “bisa diperbaiki kembali.”
Yang perlu dijawab adalah: mengapa kerusakan itu bisa terjadi sejak awal dan apakah perbaikannya nanti benar-benar menjamin kekuatan struktur?
Turap Disorot, Metode dan Struktur Perlu Diuji
Selain keretakan, perhatian awak media juga tertuju pada bagian pekerjaan turap.
Dari pengamatan di lapangan, muncul pertanyaan mengenai metode pengerjaan serta keberadaan struktur penahan dan pendukung yang digunakan pada konstruksi tersebut.
Persoalan teknis ini dinilai tidak cukup hanya dijawab melalui asumsi atau penjelasan lisan. Perlu dilakukan pemeriksaan teknis oleh instansi berwenang maupun tenaga ahli independen untuk memastikan apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan gambar perencanaan, spesifikasi teknis dan standar konstruksi.
Jangan sampai persoalan yang terlihat kecil ketika proyek belum selesai justru menjadi masalah besar setelah pekerjaan diserahterimakan.
Masyarakat tentu tidak ingin jalan yang telah lama mereka dambakan dibangun dengan anggaran puluhan miliar rupiah, tetapi kemudian harus kembali diperbaiki dalam waktu singkat.
Pengawas Akui APD Ada, Tapi Tidak Dipakai
Sorotan lain juga mengarah kepada penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Di lokasi pekerjaan, awak media mendapati adanya dugaan pekerja yang melakukan aktivitas tanpa menggunakan alat pelindung diri secara lengkap.
Saat dikonfirmasi, pengawas lapangan Aw mengakui bahwa APD tersedia, tetapi tidak seluruh pekerja menggunakannya.
“APD-nya ada, tapi tidak dipakai,” ungkap Aw.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena dalam pekerjaan konstruksi, persoalannya bukan sekadar APD tersedia atau tidak.
APD yang hanya tersedia tetapi dibiarkan tidak digunakan, pada praktiknya tetap berpotensi menempatkan pekerja pada risiko keselamatan.
- Pertanyaan kemudian muncul, siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerja menggunakan perlengkapan keselamatan secara disiplin?
- Apakah pihak pelaksana, pengawas lapangan atau manajemen proyek telah menjalankan pengawasan K3 secara maksimal?
Pada proyek bernilai lebih dari Rp30 miliar, penerapan keselamatan kerja seharusnya tidak boleh hanya menjadi pelengkap administrasi.
Jangan sampai APD hanya ada di gudang atau menjadi formalitas, sementara pekerja di lapangan dibiarkan bekerja tanpa perlindungan maksimal.
Debu Beterbangan, Warga Disebut Mengeluh
Tak hanya soal mutu pekerjaan dan keselamatan pekerja, dampak lingkungan dari aktivitas proyek juga mulai dikeluhkan.
Sejumlah warga di sekitar lokasi disebut terganggu oleh debu yang beterbangan akibat aktivitas pekerjaan jalan.
Namun saat persoalan tersebut dikonfirmasi kepada pengawas Aw, ia menyebut kendaraan penyiram belum masuk ke lokasi pada hari itu Masalah debu, hari ini mobil tank tidak masuk,” katanya.
Jawaban tersebut kembali memunculkan pertanyaan.
Apakah pengendalian debu hanya dilakukan ketika mobil tangki tersedia?
Sebab, selama pekerjaan tetap berjalan dan aktivitas proyek menghasilkan debu, masyarakat di sekitar lokasi tetap harus menghadapi dampaknya.
Pengendalian debu seharusnya menjadi bagian dari pengelolaan rutin pekerjaan di lapangan, bukan sekadar dilakukan pada waktu tertentu.
Warga tidak seharusnya menjadi pihak yang harus menanggung dampak pekerjaan pembangunan tanpa adanya langkah pengendalian yang memadai.
Prof Sutan Nasomal Soroti Pengawasan Proyek Puluhan Miliar
Menanggapi sorotan terhadap pembangunan jalan tersebut, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom, meminta agar pembangunan infrastruktur bernilai besar mendapat pengawasan serius.
Menurutnya, proyek pembangunan yang menggunakan anggaran puluhan miliar rupiah harus diawasi secara ketat agar tidak terjadi dugaan penyimpangan, pelanggaran spesifikasi maupun penurunan mutu kualitas pekerjaan.
“Tanjung Balai Sumut, pembangunan jalan Bandar Khalipah kiranya perlu KemenPU bersama Kajati Sumut berpartisipasi mengawasi pembangunan yang beranggaran puluhan miliar yang terjadi di seluruh Indonesia, karena tidak tertutup kemungkinan terjadinya korupsi atau pelanggaran dari mutu kualitas buruk, termasuk.
pembangunan jalan Bandar Khalipah–Tanjung Balai, Sumatera Utara yang saat ini sedang disoal,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat menjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak dan online dari kantornya di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, kawasan Cijantung, Jakarta, Sabtu (1/9/2026), melalui sambungan telepon seluler.
Prof. Sutan Nasomal SH MH, menilai pengawasan terhadap proyek infrastruktur harus dilakukan sejak proses pelaksanaan, bukan hanya setelah muncul kerusakan atau persoalan.
Menurutnya, pengawasan yang serius diperlukan untuk memastikan setiap rupiah uang rakyat benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
Proyek Rp30 Miliar Jangan Berakhir Tambal Sulam
Dengan nilai kontrak mencapai Rp30.253.157.386, masyarakat tentu berharap proyek peningkatan struktur jalan tersebut menghasilkan infrastruktur yang kuat, aman dan tahan lama.
Karena itu, persoalan yang muncul di lapangan tidak cukup hanya diselesaikan dengan penjelasan bahwa bagian yang retak dapat diperbaiki.
Publik berhak mengetahui penyebab awal keretakan dan metode perbaikan yang akan dilakukan.
Jangan sampai perbaikan hanya dilakukan secara kosmetik atau tambal sulam untuk menutup bagian yang rusak di permukaan, sementara persoalan mendasar pada struktur tidak diperiksa secara menyeluruh.
Pertanyaan publik kini semakin mengarah kepada sejumlah pihak:
- Siapa yang bertanggung jawab mengawasi mutu pekerjaan di lapangan?
- Apakah seluruh pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi teknis?
- Apakah penerapan K3 telah berjalan sebagaimana mestinya?
- Mengapa pekerja masih ditemukan tidak menggunakan APD?
- Apakah dampak debu terhadap masyarakat telah ditangani secara maksimal?
- Dan yang paling penting, apakah proyek Rp30 miliar lebih ini nantinya benar-benar akan menghasilkan jalan berkualitas atau justru menyisakan persoalan setelah proyek dinyatakan selesai?
UPTD, Konsultan Supervisi dan Penyedia Jasa Didorong Turun Memeriksa
Masyarakat kini berharap UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Tanjung Balai, konsultan supervisi, penyedia jasa serta instansi teknis terkait segera melakukan evaluasi terbuka terhadap kondisi pekerjaan di lapangan.
Pemeriksaan dinilai penting agar seluruh persoalan yang telah menjadi perhatian publik dapat dijawab berdasarkan fakta dan kajian teknis, bukan sekadar pernyataan bahwa kerusakan masih bisa diperbaiki.
Jalan tersebut telah lama didambakan masyarakat. Karena itu, pembangunan tidak boleh hanya mengejar penyelesaian proyek secara administratif.
Yang dibutuhkan masyarakat adalah kualitas nyata.
Anggaran puluhan miliar rupiah harus dibayar dengan hasil pekerjaan yang benar-benar layak, kuat dan dapat dirasakan manfaatnya dalam jangka panjang.
Team akan terus menelusuri perkembangan proyek tersebut dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi dari KemenPU, UPTD Bina Marga dan Cipta Karya Tanjung Balai, pihak penyedia jasa, konsultan supervisi, aparat penegak hukum serta seluruh pihak terkait, guna menjaga keberimbangan informasi dan kepentingan publik.Nara sumber Berbagai sumber.
Terbit oleh media Cyber Tribrata Indonesia.
(Pimum ADI SAPUTRA)
MCTI- GROUP-LUWU.| LUWU – Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., menghadiri Apel Besar Gerakan Pramuka ke-65 tingkat Kabupaten Luwu yang digelar di Lapangan Andi Djemma, Belopa, Senin (31/8/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Luwu H. Patahudding, S.Ag., dan dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para peserta dan anggota Gerakan Pramuka Kabupaten Luwu.
Kehadiran Kapolres Luwu dalam momentum tersebut menjadi bentuk dukungan Polres Luwu terhadap pembinaan generasi muda, khususnya dalam membangun karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
Dalam sambutannya, Bupati Luwu menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka telah melahirkan berbagai profesi yang berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui nilai-nilai pendidikan kepramukaan yang menanamkan kedisiplinan dan pembentukan karakter.
Peringatan Hari Pramuka ke-65 juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 yang semakin maju, berdaulat, dan sejahtera.
Mengusung tema “Memantapkan Langkah Organisasi Mendukung Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045”, Gerakan Pramuka diharapkan mampu mengambil peran dalam mendukung berbagai program pembangunan nasional, termasuk semangat Asta Cita dan upaya mewujudkan swasembada pangan.
Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo menyampaikan bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat.
“Gerakan Pramuka bukan hanya menjadi wadah kegiatan kepemudaan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam membentuk karakter, kedisiplinan dan jiwa kepemimpinan generasi muda. Nilai-nilai tersebut sangat penting dalam mempersiapkan generasi penerus bangsa menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Kapolres Luwu.
Ia juga menegaskan bahwa Polres Luwu siap mendukung kegiatan-kegiatan positif yang melibatkan generasi muda sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif.
“Kami berharap semangat kebersamaan, kedisiplinan dan pengabdian yang ditanamkan melalui Gerakan Pramuka dapat terus tumbuh dan menjadi bekal bagi generasi muda untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah,” tambahnya.
Apel Besar Gerakan Pramuka ke-65 tingkat Kabupaten Luwu menjadi momentum memperkuat sinergi seluruh elemen dalam mendukung pembangunan daerah dan pembentukan generasi muda yang berkualitas.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
KARAWANG. — Proyek pembangunan drainase yang dianggarkan senilai lebih dari Rp9, 9 miliar diduga tidak berjalan sesuai harapan dan bermasalah di lapangan. Jalan Surotokunto, wilayah Lampu Merah, Johar, justru tergenang air bercampur lumpur, yang diduga menunjukkan kualitas pekerjaan asal jadi dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Keluhan ini muncul dari warga setempat yang merespons hasil proyek tersebut. Meskipun nilai anggaran mencapai lebih dari Rp9 miliar, saluran drainase yang dibangun dinilai tidak mampu mengalirkan air dengan baik. Akibatnya, air bercampur lumpur tetap menggenang di badan jalan, mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan setiap kali hujan turun maupun saat kondisi normal.
Warga menduga pelaksanaan proyek ini dikerjakan secara asal jadi, tidak memperhatikan fungsi utama drainase sebagai pengendali aliran air. Padahal dengan nilai investasi yang sangat besar, masyarakat berharap saluran air tersebut mampu mengatasi masalah banjir dan genangan yang selama ini kerap terjadi di lokasi tersebut.
Hingga saat ini belum ada penjelasan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait terkait penyebab tidak berfungsinya saluran drainase tersebut. Warga berharap pihak berwenang segera turun ke lokasi, melakukan pengecekan menyeluruh, dan menindaklanjuti perbaikan agar proyek yang bernilai miliaran rupiah tersebut benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
Menurut keterangan kepala desa adiarsa timur kecamatan Karawang timur bahwa proyek drenase tidak izin ke desa.ujar kepala desa adiarsa timur
Kesimpulan proyek drenase asal jadi dan proyek tersebut pas lampu merah tidak ada tembusan untuk air mengalir kami pihak media meminta kepada bupati karawang segera meninjau proyek tersebut
KEPALA BIRO KARAWANG: SUPENDI
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, S.H., M.H., memimpin langsung Apel Pagi yang dirangkaikan dengan Laporan Kenaikan Pangkat Pengabdian dari Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) menjadi Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) kepada Karo Log Polda Sulsel Kombes Pol. Stefenus Satake Bayu Setianto, S.I.K., M.Si.
Kegiatan tersebut berlangsung di Lapangan Upacara Mapolda Sulsel, Senin (31/8/2026), dan diikuti Wakapolda Sulsel Brigjen Pol. Dr. Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H., pengurus Bhayangkari Daerah Sulsel, para Pejabat Utama Polda Sulsel, serta personel gabungan Polda Sulawesi Selatan.
Dalam arahannya, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel atas kerja keras dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah hukum Polda Sulsel sehingga tetap dalam kondisi aman dan kondusif.
“Situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sulawesi Selatan cukup kondusif. Kejadian-kejadian menonjol tidak kita rasakan dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Ini semua berkat kerja keras rekan-rekan semua,” ujar Kapolda.
Menurutnya, ke depan masih terdapat berbagai agenda nasional yang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh jajaran. Untuk itu, Kapolda mengajak seluruh personel agar terus mempertahankan pola kerja dan langkah-langkah yang selama ini telah dilakukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kita ke depan masih banyak agenda-agenda nasional yang akan kita laksanakan. Mari kita sama-sama terus melaksanakan upaya-upaya seperti yang sudah kita laksanakan selama ini,” ungkapnya.
Kapolda Sulsel kemudian mengingatkan seluruh personel agar apa yang telah dicapai dalam menjaga situasi kamtibmas tetap dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menegaskan bahwa Polri harus senantiasa hadir memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terbaik kepada masyarakat.
Pada kesempatan yang sama, Kapolda Sulsel juga memberikan perhatian khusus terhadap rangkaian Laporan Kenaikan Pangkat Pengabdian Karo Log Polda Sulsel Kombes Pol. Stefenus Satake Bayu Setianto, S.I.K., M.Si., yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Brigjen Pol.
Kapolda menyampaikan bahwa kenaikan pangkat pengabdian tersebut merupakan sebuah pencapaian yang tidak terlepas dari perjuangan, pengorbanan, dedikasi, serta dukungan selama menjalankan tugas dan pengabdian di institusi Polri.
“Kenaikan pangkat ini bukan hanya sebuah simbol, tetapi merupakan wujud dari sebuah perjuangan dan pengabdian kepada institusi. Pengabdian yang dilakukan tentu saja dengan penuh dedikasi dan tanpa cacat,” kata Kapolda.
Ia berharap pencapaian tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus penyemangat bagi Brigjen Pol. Stefenus Satake Bayu Setianto dalam melanjutkan pengabdian, serta menjadi teladan bagi seluruh personel Polda Sulsel.
Kenaikan pangkat pengabdian tersebut diharapkan menjadi momentum untuk terus meningkatkan semangat profesionalisme, integritas, dan loyalitas dalam menjalankan tugas, sekaligus menjadi inspirasi bagi seluruh personel Polda Sulsel untuk memberikan pengabdian terbaik kepada institusi, masyarakat, bangsa, dan negara.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
MCTI- TV GROUP-Polresta Tangerang – keamanan seorang pria berinisial M (31). Pria asal Kabupaten Lebak itu diamankan atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah, Minggu (30/8/2026) mengatakan, M sempat diamankan warga di salah satu perumahan di Kecamatan Solear, usai tiba-tiba melakukan aksi pencabulan pada Jumat (28/8/2026).
“Petugas kami yang mendapat laporan langsung memindahkan pengamanan tersangka,” kata Indra Waspada.
Dari hasil pemeriksaan, terang Indra Waspada, awalnya tersangka M diduga membawa seorang anak laki-laki berusia 10 tahun. Warga setempat yang tidak mengenal M kemudian curiga. Hal itu pun dilaporkan ke orang tua anak dan perangkat lingkungan setempat.
“Orang tua korban bersama warga mencari keberadaan anak tersebut, dan akhirnya si anak ditemukan di masjid,” ujar Indra Waspada.
Korban kemudian menceritakan hal yang dialaminya. Sementara tersangka M juga berhasil diamankan warga tidak jauh dari masjid. Warga pun membawa tersangka ke salah satu pos ronda. Pada saat itu, salah satu warga sempat memeriksa ponsel tersangka lalu menemukan banyak foto anak kecil dan banyak foto tidak senonoh.
Tidak berselang lama petugas kepolisian langsung mengamankan tersangka M. Kepada penyidik, tersangka M mengaku melakukan tindak pidana pencabulan dengan memegang alat vital korban.
“Modus yang digunakan tersangka adalah memberikan uang untuk jajan sebesar Rp3 ribu,” kata Indra Waspada.
Saat ini, tersangka M sudah ditahan di Mapolresta Tanpa kepentingan untuk penyelidikan lebih lanjut. Pada kesempatan tersebut, Indra Waspada mengingatkan para orang tua dan masyarakat agar mengawasi dan menjaga anak. Serta berhati-hati jika ada orang yang mencurigakan.
MCTI- TV GROUP
PIMPINAN UMUM
ADI SAPUTRA
MCTI- GROUP -Tangetang Banten, – Aktivitas sebuah gudang yang diduga menjadi lokasi produksi oli pelumas palsu kembali menjadi sorotan di wilayah Nerogtog, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Lokasi tersebut sebelumnya pernah dilakukan penggerebekan pada 2024 karena duga’an pemalsuan produk pelumas bermerek.
Berdasarkan pantauan di lapangan pada Sabtu (30/8/2026), aktivitas di gudang yang berada di Gang Ambon Blok C, Kelurahan Nerogtog, masih terlihat. Informasi yang dihimpun menyebutkan, produk yang diduga dipalsukan antara lain Yamalube dan AHM Oil MPX.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pengawasan dan tindak lanjut penegakan hukum terhadap aktivitas yang diduga melanggar ketentuan perdagangan dan perlindungan merek. Apalagi, apabila benar terdapat produksi dan peredaran pelumas palsu, hal itu berpotensi merugikan konsumen serta pemilik merek.
Di tengah persoalan tersebut, muncul pula informasi masyarakat mengenai duga’an adanya praktik “uang koordinasi” yang disebut-sebut melibatkan oknum tertentu. Informasi itu perlu diverifikasi secara serius dan tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat berwenang.
Karena itu, Polres Metro Tangerang Kota bersama Polda Metro Jaya diharapkan dapat melakukan pengecekan secara menyeluruh, termasuk legalitas tempat usaha, kegiatan produksi, asal bahan baku, produk yang dihasilkan, serta jalur distribusinya.
Jika ditemukan pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, apabila dugaan tersebut tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga penting disampaikan secara transparan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Kasus ini menjadi momentum bagi aparat penegak hukum untuk memastikan pengawasan berjalan profesional, transparan dan tidak tebang pilih. Publik pada akhirnya membutuhkan kepastian bahwa setiap duga’an pelanggaran hukum diperiksa berdasarkan bukti, bukan berdasarkan informasi atau kepentingan tertentu.
Nara Sumber Prof Sutan Nasomal SH MH Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Yong Indonesian Advocates.
pemimpin umum media MCTI- GROUP
(ADI SAPUTRA SH)
MCTI- GROUP TV.JAKARTA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua MPR RI ke-15 dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menerima penghargaan sebagai Tokoh Inspiratif Jawa Tengah 2026 yang diselenggarakan Berlian Organizer bersama Paguyuban Wartawan Jawa Tengah. Penghargaan tersebut diberikan dalam malam apresiasi yang berlangsung di Wisma Perdamaian, Semarang, Jumat malam (28/8/26), sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh-tokoh dari berbagai bidang yang dinilai memiliki dedikasi, prestasi, serta kontribusi bagi masyarakat. Bamsoet menjadi salah satu dari 13 tokoh penerima penghargaan yang berasal dari bidang politik, pemerintahan, hukum, pendidikan, kemaritiman, pelayanan publik, ekonomi dan bisnis, olahraga otomotif, hingga industri kreatif.
“Saya menerima penghargaan ini dengan rasa syukur sekaligus tanggung jawab yang semakin besar. Bagi saya penghargaan ini menjadi pengingat bahwa setiap amanah yang diberikan masyarakat harus dibalas dengan kerja, gagasan, dan kontribusi yang bisa dirasakan secara nyata. Jawa Tengah memiliki potensi besar dan saya ingin terus ikut mengambil bagian dalam mendorong kemajuan daerah serta kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (30/8/26).
Ketua DPR RI ke-20 dan Ketua Komisi III DPR RI ke-7 ini menilai penghargaan tersebut memiliki arti penting karena diberikan oleh kalangan pers dan masyarakat yang selama ini mengikuti perjalanan serta kiprah para tokoh di berbagai bidang. Apresiasi semacam ini harus ditempatkan sebagai bentuk penghormatan sekaligus evaluasi diri agar para penerima penghargaan tetap menjaga konsistensi dalam bekerja. Apalagi Jawa Tengah menghadapi tantangan pembangunan yang kompleks, mulai dari penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, hingga pemerataan pembangunan antar wilayah.
“Jawa Tengah adalah salah satu provinsi penting dalam peta pembangunan nasional. Karena itu, kemajuan Jawa Tengah tidak boleh diukur hanya dari pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur atau masuknya investasi. Ukuran akhirnya adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, pendidikan yang semakin baik, pelayanan publik yang mudah, serta kesempatan ekonomi yang lebih luas. Di situlah ukuran sebenarnya dari keberhasilan pembangunan,” kata Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia dan Wakil Ketua Umum/Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kemiskinan Jawa Tengah pada Maret 2026 berada di angka 9,21 persen, turun 0,18 poin persentase dibanding September 2025. Penurunan tersebut patut diapresiasi, tetapi angka kemiskinan yang masih berada di atas sembilan persen menunjukkan pekerjaan rumah pembangunan masih cukup besar. Tantangannya semakin terasa karena persoalan kemiskinan tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kualitas pekerjaan, pendidikan, produktivitas, akses modal, kesehatan, serta ketimpangan kesempatan ekonomi.
“Jawa Tengah memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuat untuk mempercepat pembangunan. Provinsi ini memiliki basis industri manufaktur yang berkembang, kawasan pertanian yang luas, potensi pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, serta perguruan tinggi yang dapat menjadi sumber inovasi. Tantangannya adalah memastikan seluruh potensi tersebut tersambung dalam ekosistem pembangunan yang menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat luas,” pungkas Bamsoet.
Penulis : Abubakar
Sumber
(ADI SAPUTRA SH )
MCTI- TV GROUP