SETU, BEKASI –MCTI GROUP- Kapolsek Setu AKP Usep Aramsyah, S.H., M.H. melaksanakan kegiatan Police Go To School di SMK Binatama Setu, Kampung Cigebang, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Kamis (27/8/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB tersebut diikuti jajaran Polsek Setu, dewan guru, serta para siswa dan siswi SMK Binatama Setu. Dalam kesempatan itu, Kapolsek Setu juga memberikan ucapan selamat kepada para siswa sebagai bagian dari upaya membangun kedekatan antara kepolisian dengan lingkungan sekolah.
Di hadapan para pelajar, AKP Usep Aramsyah menyampaikan sejumlah pesan Kamtibmas menyusul adanya isu dan informasi terkait ajakan yang berpotensi melibatkan pelajar dalam aksi anarkis maupun gangguan keamanan.
Kapolsek mengingatkan para siswa agar tidak mudah terprovokasi oleh ajakan, gambar, video, selebaran, maupun informasi di media sosial yang belum diketahui kebenarannya.
“Jangan mudah terprovokasi dan jangan ikut menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Apabila ada ajakan melalui media sosial atau grup pertemanan yang berpotensi mengarah pada tindakan anarkis, segera sampaikan kepada guru, orang tua, atau pihak kepolisian,” pesan Kapolsek.
Para pelajar juga diimbau tidak ikut dalam kegiatan yang berpotensi berujung pada kekerasan, perusakan fasilitas umum, tawuran, maupun gangguan Kamtibmas lainnya.
AKP Usep menekankan agar para siswa lebih fokus pada pendidikan dan kegiatan positif di sekolah. Menurutnya, waktu dan energi para pelajar sebaiknya digunakan untuk meningkatkan prestasi, mengembangkan keterampilan, serta menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah.
“Jangan sampai pelajar dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan yang dapat merugikan masa depan. Mari bersama-sama menjaga lingkungan sekolah dan wilayah Setu tetap aman dan kondusif,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kanit Binmas Setu Iptu Budi Setiawan, Bhabinkamtibmas Desa Cibening Aipda Ariyanto, pihak sekolah, dewan guru, serta siswa-siswi SMK Binatama Setu.
Kegiatan Police Go To School berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif. Kehadiran kepolisian di lingkungan sekolah diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan pihak sekolah dan para pelajar dalam menjaga keamanan serta menciptakan suasana belajar yang nyaman.: (ADI SAPUTRA)
Jakarta, Kemajuan dunia tehnologi tidak dapat dihindari dalam perkembangan jaman bil husus dunia tehnologi yang plus minus makna dari perkembangan kamajuan pada hakekatnya dunia kecanggihan yang namanya perkembangan kemajuan dunia digital internet yang dapat membantu manusia berbagai hal apapun itu sekarang ini “, jelas Profesor Doktor Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Mengomentari pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi media cetak onlen dalam luar negeri sekitar perkembangan dunia digitalitasasi yang sebagian menyesatkan ditengah tengah masyarakat Indonesia dari sabang hingga meureuke dikantornya Bilangan Cijantung Jakarta 26/8/2026 via telpon selulernya.
DIGITALISASI ADALAH ALAT PERANG ZIONIS MELUMPUHKAN NEGARA BERTUHAN
Kabar tersebut memang telah sampai ke banyak para ahli pengamat perang pada tahun 1999. Dengan hadirnya Digitalisasi dipergunakan semua negara berkembang dan rata rata negara tersebut mengakui keberadaan agama sehingga menciptakan undang undang untuk saling melindungi penduduknya yang beragama.
Digitalisasi secara sains di ciptakan untuk memudahkan menyimpan semua data pada perangkat. Memudahkan mencari informasi. Memudahkan ragam keperluan masyarakat di satusistem yang dikembangkan para ahli sebagai bank data atau data base terbesar menyimpan apapun yang menggunakan DIGITAL, Memudahkan di dunia pendidikan,kesehatan,pertanian,pembangunan, serta pertahanan dan lain lainnya.
Hanya saja yang jarang di sadari oleh para pengguna kecanggihan digital adalah ada kelompok elit dunia yang bisa membaca kelemahan sebuah negara dan tidak perlu repot repot menghancurkannya Tampa perlu peranan militer senjata dan peralatan perang hebat.
Kita sebut saja ELITE GLOBAL ZIONIS itu kelompok bernama illimunati atau bahasa saat ini kelompok para orang kaya yang menguasai semua bankir serta menguasai semua perangkat DIGITAL. Kelompok para orang kaya ini membangun sistem yang paling dibutuhkan manusia adalah informasi yang tidak terbatas dan tidak bisa dihalangi pihak manapun.
Kelompok mata satu ini bisa tau semua isi rekening di sebuah negara kaya atau miskin. Juga kelompok ini yang mengatur para negara negara menengah yang memiliki industri militer agar tidak bisa bersaing kecanggihannya.
Elite Global Zionis ini yang menentukan mata uang sebuah negara manapun terpuruk hancur dan semua harga harga kebutuhan masyarakat naik setinggi tingginya agar kacau dan perang. Bahkan para Elite ini yang menyogok para oknum di partai agar memecah belah sebuah negara. Bahkan Elite Global Zionis ini yang mendukung didalam Digital tercipta edukasi sex bebas dan membentuk kelompok LGBT di banyak negara negara yang tumbuh subur peranan agama. Elite Global Zionis ini tidak beragama dan tidak bertuhan.
Dalam dunia Politik memiliki istilah. Sepintar pintarnya garam larut di dalam air disebuah gelas atau wadah apapun. Tetap saja tidak menghilangkan jejaknya. Baik partai aliran liberal, aliran sosialis, aliran komunis, juga aliran sesat. Rekam jejaknya mudah di baca dan disadari oleh para peneliti.
Perangkat TECHNOLOGI DIGITAL yang murah dikembangkan memudahkan Elite Global Zionis untuk menguasai semua sumber data penduduk di bumi dan kekayaan alam di dunia manapun.
Perangkat DIGITAL adalah seperti mata IBLIS yang bisa tembus kemanapun menyimpan informasi dan data apapun. Sedangkan Elite Global Zionis memanfaatkan DIGITAL untuk mengrekap semua informasi penting dan merusak manusia manusia yang taat pada Tuhan dan beriman mengikuti ajaran agama. Perlombaan membuat medsos tak lagi di bendung, pola pergaulan sesat dan aneh disebarkan agar menjadi tradisi baru. Karena medsos adalah ruang bebas Tampa ada batasan.
ELITE ZIONIS tidak percaya kepada Tuhan dan berkembang menjadi organisasi bawah tanah, menampung para orang kaya serta menjadi penakluk dan merusak tatacara manusia menjalani ibadah dan beragama. Menciptakan proyek proyek besar untuk mengadu domba para insan manusia yang beragama.
Contohnya : Singapura bisa kaya raya atau miskin tergantung dari berapa banyaknya kursi yang di sediakan untuk para Elite Global Zionis ini yang terdiri dari para orang kaya di dunia untuk bermain menggunakan pengaruhnya merusak sebuah negara. Membantu banyak uang hasil korupsi untuk disimpan.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH meminta masyarakat Indonesia agar lebih waspada dengan Kecanggihan Technologi DIGITAL yang berkembang pesat karena memiliki tujuan yang tidak semuanya bagus.
Kunci peranan apa saja yang di kuasai Elite Global Zionis ini :
Contoh :
Ada berapa banyak sebuah negara memiliki :
Peluru
Senjata
Tank
Rudal
Pesawat tempur canggih
Rudal canggih
Drone canggih
Kapal selam canggih
Nuklir
Bila Elite Global Zionis ini memudahkan maka akan sangat dicukupkan stoknya.
Bila Elite Global Zionis ini tidak mengijinkan maka tak akan punya apapun peralatan perang negara tersebut. Kecuali Tombak Bambu atau panah.
Hal lain yang di kuasai Zionis :
Kebutuhan stok pupuk dan obat obatan untuk pertanian serta bibit.
Kebutuhan kesehatan penduduk
Obat
Peralatan medis canggih
Alat alat Digital pembantu kesehatan yang bisa ditanam didalam tubuh manusia
Apapun yang tumbuh dan berkembang di atas tanah dan didalam air atau melayang di udara
Elite Global Zionis ini pegang peranan merusak atau membiarkan berkembang dengan bagus.
Sasaran Kecanggihan Digitalisasi kemana arahnya :
Tampa di sadari setiap rumah memiliki handphone smart bisa 5 sampai 10 handphone, memiliki komputer.
Maka ketika sampai kedalam rumah
Peranan Kecanggihan DIGITAL yang di butuhkan para keluarga tersebut tersambung ke ruang database para Elite Global Zionis. Sebuah jejaring informasi yang luas dan tidak terbatas. Hadir banyak medsos yang bebas dan liar. Bisa menghasilkan edukasi yang positif dan bisa menghasilkan edukasi yang negatif.
Technologi Digital Canggih Moderen terdiri dari Handphone, Komputer dan perangkat IA yang tidak mengenal HARAM atau HALAL
Tidak mengenal mana yang dilarang Tuhan dan mana yang di perbolehkan oleh Tuhan
Digital didirikan untuk melahirkan aliran baru yaitu bertuhan kepada Digital
Apapun jari jari kecil manusia mengetik maka mesin digital tersebut memberikan informasi yang akurat. Bahkan dengan dukungan besar Elite Global Zionis handphone jenis baru, komputer jenis baru, persatu jam keluar 10 model baru.
Prof DR Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada para awak media, bila selama ini manusia mengikuti arahan dan petunjuk dari para Nabi dan Kitab Sucinya, Mengikuti nasehat nasehat bagus dari para Ulama dan para ahli Ilmuan, saat ini manusia mengikuti arahan dari IA yang berada di dalam Handphone atau Komputernya, menyendiri di dalam ruangan bekerjanya mengambil banyak informasi bebas yang tidak ada pembimbingnya. Menciptakan Tuhan baru dalam rekam jejak diotaknya.
Kecanggihan Technologi Digital menjadi Tuhan baru dalam kehidupan bagi banyak manusia.
Bahkan Technologi Digital dan IA mengambil secara bebas pekerjaan para profesional ahli. IA bisa menjadi guru informasi apapun. Bisa menjadi pengacara. Bisa menjadi teknisi, bisa montir, bisa menjadi petani, bisa menjadi nelayan, karena IA menjadi guru dalam perkembangan technologi Digital moderen.
Sebuah MESIN TECHNOLOGI DIGITAL bisa membawamu menjadi manusia paling rusak lahir dan bathinnya atau bisa membawamu menjadi manusia paling bagus lahir dan bathinnya.
MESIN TECHNOLOGI DIGITAL menjadi sumber pasar kebutuhan manusia setelah di buat oleh para orang hebat yang kita sebut Elite Global Zionis tetapi di rahasiakan sisi baik dan sisi buruknya. Mereka Elite Global Zionis berharap manusia melupakan Tuhannya dan berharap bertuhan pada TECHNOLOGI DIGITAL.
ELITE GLOBAL ZIONIS ini sedang merusak segumpal daging ditempat tubuh dirimu yang di sebut Qolbu.
Bila telah rusak Qolbu manusia. Maka tujuan mereka tercapai menghapuskan nama TUHAN di Qolbu manusia. Manusia tak lagi yakin pada Tuhan yang sebenarnya. Tak lagi yakin pada agama. Tak lagi yakin pada kitab Sucinya.
Maka manusia tersebut lebih tinggi dari pada IBLIS melakukan kesesatan atau kesalahan.
Dalam hadis Rasulullah SAW: Dari Nu’man bin Basyir berkata: saya mendengar Rasululloh bersabda;
Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya dalam jasad terdapat segumpal daging, apabila dia baik maka jasad tersebut akan menjadi baik, dan sebaliknya apabila dia buruk maka jasad tersebut akan menjadi buruk, Ketahuilah segumpal daging tersebut adalah “Qolbu” yaitu hati”.
(Hadis Riwayat Bukhori).
Kecanggihan technologi Digital jangan sampai menghancurkan Qolbu dan Ketaqwaanmu.
Narasumber : Prof DR Sutan Nasomal SH,MH
Pakar Hukum Internasional, ekonom Presiden Partai Oposisi Merdeka Jenderal Kompii Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia Assotion Of Young Indonesian Afvocates Ketua Umum YPLBH Profesor Sutan Nasomal SH MH Rektor Univ STIA Pronass.
“AKSI BESAR AMPB: DESAK DPR SAH RUU PERAMPASAN ASET DAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR”
MCTI group-Menyikapi aksi besar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Ketua Umum POROS 98 Bilung Silaen menyatakan dukungan penuh.
“Kami mendukung penuh perjuangan AMPB dan siap turun ke jalan bersama-sama,” tegas Bilung Silaen.
Menurutnya, AMPB tidak lahir sebagai organisasi besar dalam semalam. Gerakan ini bermula dari inisiatif warga dan tokoh masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang awalnya menyuarakan persoalan lokal. Seiring waktu, gerakan kedaerahan itu tumbuh menjadi kekuatan nasional.
“Inilah cikal bakal AMPB yang kini dikenal luas,” ujar Bilung.
Akar persoalan di Pati, kata Bilung, tidak bisa dilepaskan dari kasus hukum yang menjerat mantan Bupati Pati, Sudewo. Kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saat Sudewo menjabat memicu gelombang protes warga. Penolakan itu bahkan sempat memunculkan wacana pemakzulan di DPRD Pati akhir 2025, meski akhirnya gagal.
Masalah berlanjut. Pada 19 Januari 2026, Sudewo diamankan KPK dalam Operasi Tangkap Tangan di wilayah Pati. Kini ia berstatus tahanan dan menjalani proses hukum atas dugaan pemerasan, suap, serta gratifikasi terkait pengisian jabatan perangkat desa.
Karena itu, dalam aksi mendatang AMPB akan mengusung dua tuntutan utama:
- Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset
- Penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi
“Negara harus hadir dengan hukum yang tidak memberi ruang bagi koruptor. RUU Perampasan Aset dan hukuman mati adalah jawaban tegas,” pungkas Bilung Silaen.
LUWU — Menyambut Hari Jadi ke-78 Polisi Wanita Republik Indonesia, Polwan Polres Luwu Polda Sulawesi Selatan menunjukkan kepedulian kepada generasi muda melalui kegiatan Police Goes to School di SMP Negeri 1 Luwu, Senin (24/8/2026).
Dalam kegiatan tersebut, seluruh Polwan Polres Luwu turun langsung memberikan edukasi kepada para siswa dan siswi. Tidak hanya membawa pesan tentang keamanan dan ketertiban, kehadiran Polwan juga menjadi ruang berbagi pengetahuan bagi pelajar agar mampu menghadapi tantangan kehidupan di era modern dengan lebih bijak dan bertanggung jawab.
Didampingi Kanit Patroli Satlantas Polres Luwu IPDA Utari Hara Pratiwi, para pelajar diberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas sejak usia dini. Edukasi ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan di jalan raya bukan sekadar aturan yang harus dipatuhi, melainkan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.
Selain itu, Polwan Polres Luwu juga mengajak para siswa untuk menggunakan media sosial secara bijak. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan dunia digital, para pelajar diingatkan agar mampu menyaring informasi, menjaga etika dalam berkomunikasi, serta menghindari penggunaan media sosial yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.
Kegiatan tersebut menjadi salah satu rangkaian semangat peringatan Hari Jadi ke-78 Polwan RI di Polres Luwu. Melalui pendekatan edukatif dan humanis, Polwan tidak hanya hadir sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabat bagi generasi muda.
Menjelang Hari Jadi ke-78 Polwan RI, Polwan Polres Luwu terus menegaskan bahwa pengabdian bukan hanya tentang hadir ketika persoalan terjadi, tetapi juga tentang hadir lebih awal—menanamkan kesadaran, memberikan pengetahuan, dan menjaga masa depan generasi penerus bangsa.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
MCTI-TV GROUP Sinergi tiga pilar terus diperkuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kecamatan Setu.
Bhabinkamtibmas Desa Cijengkol Polsek Setu, Aiptu Asfar Arokhim, melaksanakan sambang ke Posko Tiga Pilar Jaga Bekasi – Jaga Jakarta di depan Perumahan La Palma, Jalan Raya Setu–Bantargebang, Desa Cijengkol, Kabupaten Bekasi, Selasa (25/8/2026).
Bersama unsur Satpol PP, komunitas ojek online, serta petugas keamanan, kegiatan ini menjadi ruang komunikasi dan kolaborasi dalam menjaga situasi kamtibmas tetap aman dan kondusif.
Masyarakat diimbau untuk tidak mudah percaya maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi di media sosial, serta ikut berperan aktif menyukseskan Pilkades 2026 dengan menjaga kerukunan dan keamanan lingkungan.
Warga juga diajak meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi begal, pencurian kendaraan bermotor, tawuran pelajar, serta peredaran obat keras ilegal.
🤝 Sinergi bersama, jaga lingkungan, sukseskan Pilkades 2026 dengan aman, damai, dan tertib.
#PolresMetroBekasi #PolsekSetu #PoskoTigaPilar #JagaBekasi #JagaJakarta #Kamtibmas #Pilkades2026 #Bhabinkamtibmas #KabupatenBekasi #PolriUntukMasyarakat
(ADI CHINTYA/RISZKY)
| LUWU — Kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Luwu menjadi tantangan tersendiri bagi masyarakat, khususnya para petani. Keterbatasan pasokan air membuat sejumlah persawahan membutuhkan perhatian dan penanganan agar tanaman warga tetap dapat dipertahankan.
Menjawab keluhan masyarakat, Polres Luwu bergerak memberikan bantuan air untuk mengaliri persawahan warga di Senga, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, Senin (24/8/2026).
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si., didampingi Wakapolres Luwu Kompol Misbahuddin, S.H., Kabag Logistik AKP Cecep Hudaya, S.Sos., Kasat Binmas AKP Petrus Sandalle, serta Kapolsek Belopa AKP Ralim.
Dengan menggunakan kendaraan AWC Polres Luwu, jajaran kepolisian bersama masyarakat mengalirkan air ke sejumlah petak sawah yang terdampak kekeringan. Kehadiran personel di tengah masyarakat menjadi bentuk respons Polres Luwu terhadap kebutuhan warga yang disampaikan melalui berbagai saluran pengaduan.
Kapolres Luwu AKBP Andrias Nurcahyo Wibowo mengatakan, Polres Luwu terus berupaya hadir dan memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai kebutuhan yang diterima serta kondisi di lapangan.
“Kami selalu berusaha membantu masyarakat sebisa yang kami mampu. Saat ini cukup banyak permintaan bantuan air dari masyarakat di berbagai wilayah. Karena itu, kami terus berupaya memberikan respons dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait, termasuk Pemadam Kebakaran dan pihak-pihak lainnya, agar kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara bersama-sama,” ujar Kapolres.
Ia menegaskan, setiap keluhan masyarakat yang disampaikan melalui layanan Call Center 110 maupun pesan langsung melalui media sosial Polres Luwu menjadi perhatian dan akan direspons sesuai kondisi serta kemampuan sumber daya yang tersedia.
“Setiap laporan dan keluhan masyarakat yang masuk melalui Call Center 110 maupun media sosial Polres Luwu tentu menjadi perhatian kami. Kami akan berupaya merespons dan menindaklanjutinya sesuai kondisi di lapangan, termasuk dengan membangun koordinasi bersama pihak-pihak terkait agar bantuan dapat diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan,” lanjut AKBP Andrias.
Menurut Kapolres, penanganan persoalan kekeringan membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Oleh karena itu, Polres Luwu tidak hanya berupaya hadir melalui kemampuan dan sarana yang dimiliki, tetapi juga terus membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder lainnya untuk mencari langkah penanganan yang tepat.
“Kami ingin masyarakat mengetahui bahwa setiap keluhan yang disampaikan akan menjadi perhatian. Kami akan terus berusaha hadir, memberikan respons, serta bekerja sama dengan seluruh pihak terkait untuk membantu masyarakat dan mencari solusi atas persoalan yang dihadapi,” tegasnya.
Di tengah kondisi kekeringan yang menjadi tantangan bagi para petani, beberapa petak sawah warga di Senga akhirnya berhasil dialiri air dari kendaraan AWC Polres Luwu. Air yang mengalir di antara hamparan persawahan tersebut bukan sekadar bantuan sesaat, tetapi menjadi wujud kehadiran dan kepedulian Polri di tengah masyarakat.
Polres Luwu pun menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang komunikasi bagi masyarakat. Melalui Call Center 110 dan kanal media sosial resmi, masyarakat dapat menyampaikan informasi, keluhan, maupun kebutuhan yang memerlukan perhatian.
Dengan semangat pelayanan dan kolaborasi, Polres Luwu terus berupaya menjawab setiap kebutuhan masyarakat melalui langkah-langkah nyata, koordinasi yang kuat, serta kehadiran personel di lapangan.
Saat sawah mulai mengering, Polres Luwu memilih untuk tidak tinggal diam. Bersama masyarakat dan seluruh pihak terkait, setetes demi setetes air terus diupayakan agar harapan para petani tetap mengalir.
Nasrullah Kaperwil Sul-Sel
MCTI- GROUP -JAKARTA, CYBER TRIBRATA INDONESIA.com – Presiden Prabowo dalam beberapa pekan lalu menegaskan untuk para Penegak Hukum, Pertamina serta Satgas Migas agar lebih diperketat pengawasan dan penindakan tegas bagi para pemain Migas Subsidi. Hal itu dikatakannya berkaitan adanya tragedi global akibat perang teluk Iran Israel dan Amerika, sehingga berdampak pada kebutuhan BBM diberbagai belahan dunia termasuk Asia dan Indonesia menjadi langka.
Presiden juga mengingatkan bahwa regulasi dan penerapan sangsi pelanggaran para pelaku usaha ilegal Migas harus disikat habis. Mengingat hilir mudik migas teramat penting bagi rakyat Indonesia demi kelangsungan perputaran ekonomi bangsa.
banner 336×280
Selain itu, Menteri Bahlil dalam keterangannya di Jakarta juga menekankan agar tidak ada pemain-pemain migas bersubsidi baik Gas 3 kg maupun Bahan Bakar Minyak (BBM) pertalite dan solar subsidi.
Namun fakta dilapangan berbeda. Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia kembali menyoroti adanya pelaku usaha BBM solar ilegal di Brebes Jawa Tengah. Nama Opa Jhoni Ambon melambung sebagai orang kuat yang menjalankan bisnis hitam tersebut setelah adanya konfirmasi ril terhadap kordinator lapangannya yang berinisial TJ.
Dalam menjalankan aksinya, pelaku usaha menggunakan armada truk fuso tronton bermuatan lebih dari 8 kempu / ton yang di design di dalamnya. Bahkan tidak tanggung-tanggung. Sebanyak 6 armada berskala besar itu diturunkan untuk meraup BBM solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Tengguli dan sekitarnya dalam kurun waktu 12 jam.
“Yang kami temui di SPBU Tengguli itu hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 sekitar pukul 20.00 wib. Armadanya besar-besar, pengakuan dari para supir armadanya yang berhasil kami tanyakan ada 6 unit armada truk fuso tronton. Dan setiap harinya muter di SPBU-SPBU Tengguli ini dan sekitarnya. “Ucap tim memberikan laporan temuannya pada Ketua Umum FWJ Indonesia, Minggu (23/8/2026).
Temuan itu lanjut tim, ditemuinya ketika melihat adanya kecurigaan beberapa armada truk fuso tronton bolak balik mengisi BBM solar subsidi sebanyak 3 kali dengan armada yang sama dan nomor plat berbeda-beda, dan itu diakui kebenarannya oleh mereka.
“Bayangkan jika 1 armada truk fuso tronton mengisi 8 ton, dikali kan saja 6 armada yang sama. 48 ton BBM solar bersubsidi sehari atau mungkin bisa sehari 2 kali mereka menyedotnya di SPBU-SPBU maka habislah subsidi BBM untuk rakyat. Kemudian mereka jual kembali dengan harga industri. Bangkrut Negara ini dibuatnya. “Jelas tim FWJ Indonesia.
Ironinya, tim Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia langsung dihadang oleh puluhan orang berkulit hitam yang diduga orang-orang Ambon. Namun belum terjadi insiden, datang seorang pria mengaku akamsi dan diketahui bernama berinisial DN dalam perkenalannya kepada tim. DN kemudian melerai untuk tidak terjadi keributan di area publik dan meminta sekawanan Ambon menjauh.
Selidik punya selidik, diakuilah bahwa pelaku usaha itu milik Opa Jhoni. Bahkan diakuinya juga untuk pengendali dilapangan alias orang keduanya Opa Jhoni yang disebut-sebut mereka bernama Ari Gimbal yang bertanggungjawab di wilayah SPBU Tengguli dan sekitarnya.
“Kami pertanyakan pengawasan Aparat Penegak Hukum (APH), terkhusus wilayah hukum Polsek Tanjung, Polres Brebes Jawa Tengah. Apakah memang pelaku usaha sudah berkoordinasi dengan mereka sehingga merasa aman terkendali, atau memang ada kolaborasi Angsa Hitam dalam membangun strategi bisnis ilegal. “Cecer Tim.
Menyikapi hal itu, Ketua Umum FWJ Indonesia Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan mengatakan dalam keterangan Pers nya di Jakarta, Senin (24/8/2026). Pihaknya akan berkomunikasi ke Dirtipidter Polri, Polda Jateng, Kapolres Brebes dan Satgas Migas terkait.
‘Kami dari organisasi akan berkomunikasi intens dengan pihak-pihak terkait nanti. Kita juga akan kirim surat ke Dirtipidter Polri, Kapolda Jateng, Kapolres Brebes dan satgas Migas untuk penegakan dan penindakan UU Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Karena saya kira bukan hanya 1 pelaku usaha ilegal BBM subsidi solar. Mungkin marak di Purwokerto, Cilacap, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Klaten, Grobogan, Demak, Banyumas, Pati, Kendal, Boyolali, Semarang, Solo dan wilayah lainnya. Intinya Jawa Tengah sepertinya sudah menjadi surganya para pelaku usaha BBM subsidi solar. “Pungkas Opan.
(ADI CHINTYA/SAMBO)
MCTI- TV GROUP -Aceh Singkil, Komitmen Bupati Aceh Singkil Safriadi Oyon dalam Dunia Pendidikan mulai ditorehkan beliau yang mana ini dibuktikan dalam sisen penyerahan sertifikat Hak Pakai Sekokah Rakyat Kabupaten Aceh Singkil mudah mudahan kedepan keinginan Bupati Aceh Singkil menjadikan daerah Kab Aceh Singkil Mampu dapat menjadi daerah kita pelajar yang ada di provinsi Nanggroeaceh Darussalam “,ujar Profesor Sutan Nasomal SH MH memberikan komentarntaenjawab pertanyaan sejumlah pemimpin redaksi dikantornya dibilangan Cijantung Jakarta 23/8/2026 via telpon selulernya.Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memperkuat sinergi dengan jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)/Kantor Wilayah BPN Ri Provinsi Aceh dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang tertib, memberikan kepastian hukum, serta mendukung pembangunan daerah, Senin 24/08/2026.
Pertemuan dan silaturrahmi berlangsung di Pendopo Bupati dalam suasana penuh keakraban,Bupat.
Selain Bupati H. Safriadi Oyon, SH dan Kepala Kantor Wilayah BPN Ri Provinsi Aceh Dr. Ir. Arinaldi, S.SiT., S.H., M.M., QCRO, turut hadir Pj. Sekda H. Edy Widodo, Asisten 3 Asmaruddin, Plt Kadis Sosial Ali Hasmi Pohan, Kadis Pertanahan Syamla, Kepala BPN Kabupaten Aceh Singkil, Sudarman Sylvajaya dan beberapa kepala SKPK terkait serta tim dari Kantor Wilayah BPN Ri Provinsi Aceh.
Momentum tersebut ditandai dengan penyerahan Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil untuk lahan pembangunan Sekolah Rakyat di Kampung Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah,
Bupati Aceh Singkil menyampaikan apresiasi atas dukungan jajaran BPN Provinsi Aceh dan Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dalam mempercepat pensertifikatan tanah, penataan aset pemerintah daerah, serta peningkatan pelayanan pertanahan bagi masyarakat.
“Sertifikat ini bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi merupakan jaminan kepastian hukum sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam menyediakan lahan yang sah dan jelas untuk kepentingan pendidikan,” ujar Bupati.
Menurut Bupati, pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sarana pendidikan, tetapi merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Aceh Singkil.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang untuk memutus mata rantai kemiskinan dan membangun masa depan daerah. Sekolah Rakyat bukan sekadar gedung, tetapi ruang untuk menumbuhkan harapan, membentuk karakter, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan generasi Aceh Singkil yang berkualitas serta berdaya saing,” tegasnya.
Bupati juga berharap sinergi dengan jajaran BPN tidak berhenti pada penyerahan sertifikat, tetapi terus berlanjut dalam penataan dan pengamanan seluruh aset tanah milik Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
“Kita ingin memastikan setiap aset pemerintah memiliki kepastian hukum, tertata dengan baik, dan pada akhirnya dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN RI Provinsi Aceh menegaskan komitmen jajaran pertanahan untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam penyelesaian persoalan pertanahan, penataan aset, serta percepatan pelayanan sertipikasi.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPN menjadi bagian penting dalam memastikan setiap aset pemerintah memiliki legalitas yang jelas sehingga dapat mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Penyerahan sertifikat tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kepastian hukum aset pemerintah sekaligus mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Aceh Singkil.
Bupati berharap seluruh proses pembangunan Sekolah Rakyat dapat berjalan lancar, tepat waktu, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya dalam membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
“Mari kita jadikan momentum ini sebagai bagian dari ikhtiar bersama untuk membangun sumber daya manusia Aceh Singkil yang unggul, mandiri, berdaya saing, dan memiliki masa depan yang lebih baik,” pungkas Bupati.
(ADI CHINTYA PURNAMA SH MH)
MCTI- TV GROUP -JAKARTA, 23 Agustus 2026 — Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H. menilai persoalan aktivitas pemotongan atau pembongkaran kapal di pesisir dan perairan Bitung tidak dapat disederhanakan hanya dengan pernyataan bahwa kegiatan tersebut telah memiliki izin dari Kementerian Perhubungan.
Menurut Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates itu, yang harus diuji secara hukum bukan sekadar keberadaan dokumen izin, melainkan jenis izin, ruang lingkup kegiatan yang diizinkan, lokasi pekerjaan, serta kesesuaian antara dokumen dan aktivitas nyata di lapangan.
«“Aktivitas pemotongan atau pembongkaran kapal yang dilakukan di pesisir maupun perairan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan adanya satu surat izin. Harus terlebih dahulu dipastikan jenis kegiatan sebenarnya, lokasi pekerjaan, status kapal, tujuan pembongkaran, fasilitas yang digunakan, serta dampaknya terhadap lingkungan laut,” ujar Prof. Dr. Sutan Nasomal.»
Yg
Ia menjelaskan, dalam konteks kegiatan pemotongan kapal di kawasan pesisir Bitung terdapat sejumlah instansi yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan.
KSOP DAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
Prof. Sutan Nasomal menerangkan bahwa Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut serta KSOP atau Syahbandar memiliki peran penting dalam aspek keselamatan pelayaran, kelaiklautan kapal, perlindungan lingkungan maritim, serta kegiatan yang berhubungan dengan kapal dan perairan pelabuhan.
Khusus mengenai penutuhan kapal atau ship recycling, ia menyinggung Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim, yang memiliki ketentuan khusus mengenai penutuhan kapal.
Menurutnya, apabila sebuah kapal sengaja dipotong atau dibongkar hingga materialnya dimanfaatkan kembali, maka aspek ship recycling harus menjadi perhatian.
«“Pertanyaan yang harus dijawab oleh KSOP adalah apakah kegiatan tersebut benar-benar salvage, atau sebenarnya merupakan penutuhan kapal atau ship recycling,” katanya.»
SALVAGE BUKAN OTOMATIS SHIP RECYCLING
Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa keberadaan izin yang menggunakan istilah salvage tidak serta-merta berarti seluruh kegiatan pemotongan kapal untuk memperoleh besi atau material kapal telah memenuhi ketentuan mengenai penutuhan kapal.
Menurutnya, regulasi salvage merujuk pada PM Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013, yang telah beberapa kali diubah dan terakhir melalui PM Perhubungan Nomor 27 Tahun 2022.
«“Hal yang harus diperiksa adalah isi dan ruang lingkup dokumen izinnya, bukan hanya nama izinnya,” tegasnya.»
Ia menambahkan, apabila pekerjaan yang dilakukan berupa penghancuran atau pembongkaran kapal secara sistematis hingga kapal tidak lagi berbentuk kapal, kemudian materialnya diambil untuk dimanfaatkan atau diperjualbelikan, maka pemerintah harus menjelaskan apakah kegiatan tersebut telah memenuhi ketentuan penutuhan kapal.
ASPEK LINGKUNGAN TAK BOLEH DIABAIKAN
Selain persoalan perizinan, Prof. Sutan Nasomal menilai pemotongan kapal di atas air juga menimbulkan persoalan lingkungan maritim.
Apabila kegiatan tersebut berpotensi menyebabkan karat, potongan besi, minyak, residu kapal, atau material lainnya masuk ke laut, maka persoalannya tidak lagi hanya menyangkut izin pembongkaran kapal.
«“Kegiatan tersebut juga harus dilihat dari aspek pencegahan pencemaran lingkungan maritim,” ujarnya.»
Karena itu, menurutnya, kewenangan KSOP tidak menghilangkan kewenangan instansi lingkungan hidup.
Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait, kata dia, perlu memeriksa dokumen persetujuan lingkungan, tata cara pengelolaan limbah, tempat penyimpanan limbah, pencegahan material hasil pemotongan masuk ke laut, potensi pencemaran pesisir, serta pemenuhan kewajiban pengelolaan limbah B3 apabila memang dihasilkan limbah yang masuk kategori tersebut.
POLRI DAPAT BERTINDAK JIKA ADA UNSUR PIDANA
Prof. Sutan Nasomal juga menjelaskan bahwa apabila hasil pemeriksaan menemukan dugaan pencemaran lingkungan, pembuangan limbah secara melawan hukum, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, atau kegiatan yang dilakukan di luar ruang lingkup izin, persoalan tersebut dapat berkembang menjadi penegakan hukum.
Dalam kondisi demikian, PPNS yang berwenang maupun Kepolisian dapat melakukan penyelidikan atau penyidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Namun, ia mengingatkan bahwa unsur pidana harus dibuktikan melalui pemeriksaan resmi dan tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan foto atau dugaan masyarakat.
SEPULUH PERTANYAAN UNTUK KSOP BITUNG
Untuk memperoleh kepastian hukum, Prof. Sutan Nasomal menilai KSOP Kelas I Bitung dan Kementerian Perhubungan perlu memberikan jawaban tertulis atas sejumlah pertanyaan mendasar, antara lain:
- Apa nama dan nomor izin yang menjadi dasar kegiatan PT DMMP?
- Siapa pejabat atau instansi yang menerbitkan izin tersebut?
- Apakah izin itu merupakan izin salvage atau pekerjaan bawah air?
- Apakah izin mencakup pemotongan atau penutuhan kapal hingga menjadi besi tua?
- Apakah lokasi di pesisir Tandurusa merupakan fasilitas ship recycling yang memenuhi ketentuan?
- Apakah kapal yang dipotong memiliki dokumen yang dipersyaratkan?
- Apakah terdapat rencana penutuhan kapal (ship recycling plan) apabila dipersyaratkan?
- Bagaimana prosedur mencegah minyak, karat, dan material kapal masuk ke laut?
- Instansi mana yang melakukan pengawasan langsung selama kegiatan berlangsung?
- Apa dokumen lingkungan yang menjadi dasar kegiatan tersebut?
INTI PERSOALAN
Menurut Prof. Sutan Nasomal, inti persoalan hukum dalam polemik tersebut bukan semata-mata ada atau tidaknya izin.
«“Bukan sekadar apakah PT DMMP mempunyai izin, tetapi apakah jenis izin tersebut sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dilakukan di lapangan, apakah lokasi pemotongan memenuhi ketentuan sebagai fasilitas penutuhan kapal, dan apakah seluruh kewajiban perlindungan lingkungan telah dipenuhi,” tegasnya.»
Ia menilai langkah paling objektif adalah meminta salinan dokumen izin beserta seluruh lampirannya, ruang lingkup pekerjaan, lokasi yang disetujui, dokumen lingkungan, dan dokumen penutuhan kapal, kemudian mencocokkannya dengan aktivitas aktual di lapangan.
«“Tanpa melihat dokumen tersebut, belum tepat menyimpulkan bahwa kegiatan pasti legal ataupun pasti ilegal,” tutup Prof. Dr. Sutan Nasomal.»
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional
Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID) – Association of Young Indonesian Advocates.
(ADI CHINTYA PURNAMA)
Jakarta — Cyber Tribrata Indonesia dan Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia menjalin kolaborasi dalam rangka memperkuat sinergi, komunikasi, serta peran organisasi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial dan kemasyarakatan di Indonesia.
Kolaborasi tersebut diharapkan menjadi langkah positif untuk membangun kerja sama yang lebih solid, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, mendorong kepedulian terhadap kepentingan publik, serta ikut mengawal berbagai aspirasi masyarakat melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam kerja sama ini, kedua pihak menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, komunikasi yang baik, dan penyampaian informasi yang berimbang. Setiap kegiatan diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat serta menjaga persatuan dan kondusivitas.
Cyber Tribrata Indonesia menyatakan bahwa kolaborasi dengan Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia merupakan bagian dari upaya memperluas jaringan kemitraan dan membangun komunikasi yang konstruktif dengan berbagai elemen masyarakat.
Sementara itu, Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia menyambut baik sinergi tersebut dan berharap kerja sama dapat diwujudkan melalui kegiatan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kedua pihak berkomitmen untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi secara positif, dengan tetap menghormati hukum, etika jurnalistik, serta prinsip-prinsip demokrasi.
Cyber Tribrata Indonesia
Komando Garuda Sakti Aliansi Indonesia
Bersinergi, Berkolaborasi, dan Bersama Mengawal Kepentingan Masyarakat.